Pemerintah Korea Selatan mengajukan usulan anggaran belanja tambahan senilai US$ 17,3 miliar, setara dengan Rp 293 triliun (berdasarkan kurs Rp 16.949). Dana ini dialokasikan untuk membantu pengusaha dan masyarakat yang terimbas konflik di Timur Tengah. Konflik tersebut telah memicu lonjakan harga minyak mentah global.
Kenaikan harga minyak berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memicu inflasi di Korea Selatan. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat Korea Selatan adalah importir minyak terbesar keempat di dunia, dengan sekitar 70% pasokan berasal dari wilayah Timur Tengah, seperti dilansir dari Reuters pada Rabu (1/4/2026).
Pengajuan anggaran tambahan ini menjadi yang kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dari setahun di bawah pemerintahan Presiden Lee Jae Myung. Menteri Anggaran, Park Hong Keun, menegaskan pentingnya tindakan preventif dalam menghadapi situasi ini.
"Di luar data ekonomi, kesulitan dan kecemasan yang dirasakan oleh rakyat serta pengusaha kita semakin mendalam. Respons yang bersifat preventif jauh lebih penting daripada apa pun," ujar Park Hong Keun.
Rencana belanja sebesar 26,2 triliun won atau US$ 17,3 miliar tersebut mencakup beberapa pos penting. Sebanyak 10,1 triliun won dialokasikan untuk merespons tingginya harga minyak. Bantuan sebesar 2,8 triliun won akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum muda.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan 2,6 triliun won untuk membantu pengusaha yang terdampak langsung oleh konflik Timur Tengah. Dana sebesar 5,0 triliun won menjadi kompensasi kerugian bagi perusahaan kilang minyak akibat pemberlakuan batas atas harga nasional, kebijakan yang pertama kali diterapkan dalam hampir 30 tahun terakhir.
Dukungan keuangan tambahan senilai 4,8 triliun won berbentuk voucher konsumen. Setiap individu dapat menerima antara 100.000 hingga 600.000 won, tergantung pada tingkat pendapatan dan wilayah domisili. Namun, bantuan ini tidak berlaku bagi 30% kelompok pendapatan teratas secara nasional.
Sumber Pendanaan dan Dampak Ekonomi
Anggaran tambahan ini tidak berasal dari penerbitan utang baru, melainkan dari kelebihan penerimaan pajak. Kelebihan ini didukung oleh peningkatan ekspor cip dan penguatan pasar saham yang signifikan.
Rencana belanja ini juga mencakup pembayaran kembali obligasi negara sebesar 1 triliun won. Dengan adanya anggaran tambahan ini, total belanja pemerintah untuk tahun 2026 akan meningkat menjadi 752,1 triliun won, naik 11,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah berencana membelanjakan 727,9 triliun won sebelum konflik dimulai.
Pemerintah Korea Selatan memperkirakan suntikan dana ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 poin persentase. Meskipun belanja pemerintah meningkat, defisit fiskal tahun ini justru diperkirakan menyempit menjadi 3,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB), turun dari perkiraan awal 3,9% dan 4,2% pada tahun lalu. Rasio utang terhadap PDB juga diperkirakan berada di angka 50,6%, lebih rendah dari proyeksi awal 51,6% dan 49,1% pada 2025.
