Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastruktur teknis dan non-teknis secara matang terkait perluasan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) tingkat menengah pada Senin, 27 April 2026. Kebijakan Kemendikdasmen ini menyasar 34 provinsi tahun ini.
Target utama dari implementasi PJJ ini adalah 3.500 anak tidak sekolah (ATS) guna menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Keberhasilan program ini, dilansir dari Medcom, sangat bergantung pada akurasi data serta kapasitas tenaga pendidik di lapangan.
Lestari Moerdijat menjelaskan bahwa perluasan PJJ ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya tantangan stabilitas konektivitas internet dan ketersediaan sarana pendukung digital yang belum merata di setiap daerah.
"Jangan sampai kesalahan yang sama berulang seperti saat pandemi covid-19, di mana sejumlah kendala mengemuka, antara lain guru tidak siap menjalankan PJJ, orang tua terbebani dengan metode daring, dan akhirnya kualitas belajar murid menurun," kata Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI.
Berdasarkan data tahun 2025, Kemendikdasmen tercatat telah mendistribusikan bantuan berupa papan interaktif digital, laptop, serta hard disk eksternal ke 288.865 satuan pendidikan. Namun, bantuan perangkat keras tersebut dinilai harus dibarengi dengan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola teknologi tersebut.
Langkah perluasan ini merupakan tindak lanjut dari keberhasilan uji coba PJJ bagi anak pekerja migran di Malaysia pada tahun sebelumnya. Pemerintah kini memprioritaskan penyediaan akses pendidikan yang berkelanjutan demi meningkatkan daya saing generasi mendatang melalui penguatan infrastruktur telekomunikasi.
