Gejolak rantai pasok energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah mendorong Malaysia untuk mengambil serangkaian tindakan penghematan energi. Langkah terbaru yang ditempuh negara tetangga Indonesia ini adalah mengatur penggunaan pendingin ruangan (AC) di seluruh kantor pemerintah.
Keputusan tersebut, yang dikeluarkan oleh kabinet pemerintahan Malaysia, akan berlaku di semua instansi, termasuk Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC). Ketua MACC, Azam Baki, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk merespons kondisi kenaikan harga energi secara global.
"Sesuai instruksi Kabinet, suhu pendingin ruangan akan dinaikkan, dan kita mungkin diperbolehkan mengenakan pakaian yang lebih kasual ke kantor seiring dengan kenaikan suhu," ujar Azam seperti dikutip dari Straits Times pada Kamis (2/4/2026).
Azam menambahkan, para pegawai kemungkinan diizinkan mengenakan kemeja lengan pendek. Tindakan penghematan ini menjadi krusial mengingat lonjakan harga batu bara dan gas alam, yang merupakan komoditas utama pembangkit listrik di Malaysia dan sebagian besar didatangkan melalui impor.
Sebelumnya, pada Rabu (1/4), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang akan mulai berlaku pada 15 April mendatang. Kebijakan WFH ini akan diterapkan di seluruh kementerian federal, lembaga pemerintah, badan hukum, dan entitas terkait pemerintah.
Anwar menjelaskan bahwa kebijakan WFH juga dirancang untuk mengurangi konsumsi bahan bakar masyarakat. Tujuannya adalah memastikan pasokan energi yang memadai secara berkelanjutan dan memangkas beban pengeluaran pemerintah.
"Kabinet telah menyetujui kebijakan bekerja dari rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memastikan pasokan energi yang stabil," terang Anwar dalam pengarahan khusus, dilansir dari Detik Finance.
Selama ini, Malaysia dikenal sebagai negara yang memberikan subsidi bahan bakar yang signifikan, di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat hanya membayar RM 1,99 per liter bensin. Namun, seiring dengan meroketnya harga minyak mentah global akibat konflik dan penutupan Selat Hormuz, Anwar harus memangkas kuota BBM bersubsidi dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan.
