Pemerintah Malaysia mengambil langkah-langkah penghematan energi besar-besaran untuk mengurangi konsumsi di tengah krisis pasokan global. Kebijakan ini merupakan dampak dari konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah yang mengakibatkan kelangkaan energi. Beberapa kebijakan terbaru termasuk pembatasan penggunaan pendingin ruangan di kantor pemerintahan dan penerapan sistem kerja dari rumah (WFH).
Azam Baki, Ketua Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), menjelaskan bahwa keputusan mengenai pembatasan penggunaan AC telah disetujui kabinet. Kebijakan ini akan berlaku di semua kantor pemerintahan, termasuk MACC. Dilansir dari Detik Finance, Azam menyatakan, "Sesuai instruksi Kabinet, suhu pendingin ruangan akan dinaikkan, dan kita mungkin diperbolehkan mengenakan pakaian yang lebih kasual ke kantor seiring dengan kenaikan suhu."
Azam menambahkan, "Kita mungkin bisa mengenakan kemeja lengan pendek dan sebagainya." Menurut Azam, langkah penghematan ini sangat penting mengingat kenaikan harga batu bara dan gas alam. Kedua komoditas tersebut merupakan sumber utama pembangkit listrik Malaysia dan sebagian besar diperoleh melalui impor.
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Rabu, 1 April 2026, secara resmi mengumumkan bahwa kementerian federal, lembaga pemerintah, badan hukum, dan entitas terkait akan memulai kebijakan bekerja dari rumah (WFH) efektif 15 April 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan konsumsi bahan bakar masyarakat, menjamin ketersediaan energi yang berkelanjutan, serta meringankan beban anggaran pemerintah.
Anwar Ibrahim dalam pengarahan khusus menegaskan, "Kabinet telah menyetujui kebijakan bekerja dari rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memastikan pasokan energi yang stabil." Selama ini, Malaysia dikenal memiliki subsidi bahan bakar yang signifikan, di mana warga yang memenuhi syarat hanya membayar RM 1,99 per liter bensin.
Harga bahan bakar nonsubsidi tetap disesuaikan dengan harga pasar global. Namun, lonjakan harga minyak mentah internasional akibat konflik dan penutupan Selat Hormuz memaksa Anwar untuk memangkas kuota BBM bersubsidi dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan.
