Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dampak perang di Timur Tengah terhadap sejumlah negara. Filipina telah menyatakan darurat energi, sementara Bangladesh menghadapi krisis BBM. Purbaya menegaskan, Indonesia perlu bersiap menghadapi situasi serupa jika berlangsung lama.
Purbaya menjelaskan bahwa potensi darurat energi bukan disebabkan oleh masalah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan akibat gangguan pasokan energi.
"Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, (tetapi) suplainya nggak ada, ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau dibilang darurat, enggak, tetapi kita mesti siap-siap terus ke depan," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.
Purbaya meyakinkan bahwa APBN saat ini masih mampu menahan lonjakan harga energi hingga akhir tahun tanpa perlu perubahan. Keputusan akhir mengenai hal ini akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harganya tinggi sekali. Pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN, tergantung keputusan pimpinan nantinya, tetapi saya tawarkan, aman," ucap Purbaya.
Menurut Purbaya, perubahan harga minyak dan subsidi energi dalam APBN belum mendesak untuk dilakukan.
"Nanti kalau naiknya (tinggi) baru kita hitung lagi berapa. Jadi nggak otomatis tiba-tiba jadi US$ 100, kan kita hitung rata-rata," imbuh Purbaya.
