Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan bahwa sektor industri nasional tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sehingga tidak ada ruang bagi perusahaan untuk melakukan penyelewengan di Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Penegasan tersebut disampaikan sebagai respons atas kenaikan harga BBM nonsubsidi yang memicu kekhawatiran publik mengenai potensi peralihan penggunaan bahan bakar subsidi oleh pelaku usaha, dilansir dari Detik Finance.
Agus menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan terhadap potensi pelanggaran distribusi sepenuhnya berada di bawah kewenangan aparat penegak hukum karena sektor industri secara mendasar memang diwajibkan menggunakan BBM komersial.
"Sebetulnya kan kalau untuk industri, memang sudah tidak dilakukan subsidi. Jadi, nggak pernah ada dilakukan subsidi," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian.
Menurut Agus, kebutuhan utama operasional industri adalah jenis diesel atau solar yang seluruh penggunaannya telah tercatat secara sistematis. Ia mengakui fluktuasi harga energi di dalam negeri saat ini dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk konflik di Selat Hormuz.
Meskipun harga minyak dunia mengalami volatilitas akibat perang, kenaikan harga BBM nonsubsidi di Indonesia diprediksi bersifat sementara hingga situasi pasar global kembali stabil. Kenaikan harga ini merupakan penyesuaian wajar mengingat landasan penetapan harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme harga pasar.
Kondisi tekanan energi global ini dinilai juga dialami oleh negara-negara lain, sehingga para pelaku industri termasuk sektor otomotif diyakini telah menyiapkan langkah mitigasi dampak biaya operasional. Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah pergeseran minat konsumen dari kendaraan konvensional menuju mobil listrik.
Perubahan preferensi pasar tersebut dianggap sebagai respons alamiah atas isu ketahanan energi dan fluktuasi harga bahan bakar fosil di tingkat nasional maupun internasional.
