Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti adanya anomali serius dalam tata niaga gula di Indonesia. Kondisi ini dinilai sangat merugikan bagi petani tebu sekaligus industri gula di dalam negeri. Ironisnya, di saat pemerintah masih harus melakukan impor gula, produksi gula lokal justru menghadapi kesulitan penyerapan di pasar, seperti dikutip dari Detik Finance.
Amran menjelaskan keanehan tersebut di hadapan anggota DPR RI pada Rabu (8/4/2026) di Jakarta Pusat. Menurutnya, meskipun impor gula dilakukan, gula produksi domestik tidak laku. Bahkan, harga molase, produk sampingan dari pengolahan tebu, anjlok dari Rp 1.900 per liter pada Maret 2026 menjadi hanya Rp 1.000. "Satu sisi kita impor gula, tetapi anehnya gula kita tidak bisa laku. Molase kita tidak bisa laku," ungkap Amran.
Anomali tata niaga ini telah berdampak langsung pada kinerja perusahaan BUMN di sektor gula. Danantara sebelumnya melaporkan bahwa kerugian yang dialami oleh Sugar Co telah mencapai Rp 680 miliar. Salah satu penyebab utama, menurut Amran, adalah praktik penyimpangan distribusi gula rafinasi.
Gula rafinasi, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi sektor industri, ditemukan masuk ke pasar konsumsi sebagai gula putih. "Rembesannya kita tangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lainnya, rembesan gula rafinasi tetapi dikategorikan dimasukkan ke pasar sebagai white sugar, gula konsumsi. Ini membahayakan," jelasnya.
Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas untuk menerapkan kebijakan Larangan dan Pembatasan (Lartas) guna mengendalikan arus gula. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup celah-celah penyimpangan dalam distribusi gula rafinasi. Amran menyatakan, "Sehingga solusinya adalah bapak presiden perintahkan Lartas, larangan terbatas, dan itu sudah terbit. Jadi, sudah ada dua solusi ini. Karena ini satu kesatuan. Kita harus memberi batasan."
Perbaikan Hulu dan Hilir Komoditas Gula
Selain permasalahan distribusi, pemerintah juga berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola komoditas gula nasional secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Amran menekankan pentingnya keterlibatan BUMN dalam pengawasan distribusi untuk efektivitas sistem.
Di sektor hulu, masalah mendasar yang dihadapi adalah kondisi tanaman tebu yang sudah tidak produktif. Hasil evaluasi nasional menunjukkan bahwa mayoritas tanaman tebu telah melewati usia optimalnya. "Setelah kami mengevaluasi tahun 2025 atas arahan bapak presiden, kami mengecek tebu-tebu kita seluruh Indonesia, 70% sampai 80% itu tidak layak, sehingga kita lakukan bongkar ratun," papar Amran.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun pada tahun 2025 yang dilanjutkan pada 2026 untuk membantu petani tebu. Dari sekitar 500 ribu hektare lahan tebu nasional, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang menjadi penghambat produksi. "Rencana kami bongkar ratun karena 300 ribu lebih dari 500 ribu hektare itu tanaman lama. Tidak mungkin produksinya bisa naik. Sehingga petani tidak bisa untung," tambahnya.
Pemerintah juga memberikan subsidi untuk program bongkar ratun dengan target 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun ke depan. "Langkah pemerintah adalah kita bantu bongkar ratun, dan itu subsidi pemerintah. Ratun 100 ribu per tahun. Insya Allah 3 tahun selesai. Itu langkah pemerintah," tegas Amran.
Optimisme Swasembada Gula
Selain perbaikan di sektor hulu, pemerintah juga menyiapkan revitalisasi besar-besaran industri gula nasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat ekosistem secara berkelanjutan. Dengan kombinasi strategi ini, Amran optimistis Indonesia dapat segera mencapai swasembada gula konsumsi.
"Kita perbaiki tanaman. Itu mutlak. Tiga tahun berturut-turut. Dan kalau kita lakukan, insya Allah white sugar, swasembada paling lambat tahun depan," ucap Amran. Saat ini, produksi gula nasional berada di kisaran 2,6-2,7 juta ton, sementara kebutuhan gula konsumsi mencapai 2,8-2,9 juta ton.
Artinya, selisih yang perlu dikejar relatif kecil, yaitu sekitar 100-200 ribu ton. "Insya Allah paling lambat tahun depan kita selesaikan," ujarnya optimistis. Secara keseluruhan, kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 2,8 juta ton untuk konsumsi dan 3,9 juta ton untuk industri. Produksi gula kristal putih saat ini sekitar 2,67 juta ton dari 563 ribu hektare areal, sehingga masih diperlukan peningkatan signifikan untuk mencapai kemandirian penuh.
