Kekhawatiran akan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik di Timur Tengah mendorong pemerintah militer Myanmar untuk memperketat penjatahan BBM. Sistem barcode dan QR code diberlakukan guna menentukan kuota pembelian bagi setiap konsumen.
Pembatasan pembelian BBM ini, seperti dilansir Straits Times dari Bloomberg, Selasa (24/3/2026), akan diterapkan secara nasional mulai pekan depan. Jumlah pembelian BBM dibatasi satu hingga dua kali per minggu, tergantung pada kapasitas mesin kendaraan.
Sebelumnya, Kementerian Energi Myanmar telah membatasi penggunaan kendaraan pribadi sebagai langkah penghematan BBM. Kelangkaan avtur juga berdampak pada sektor penerbangan, menyebabkan beberapa maskapai menghentikan sementara rute domestik.
Sistem baru ini menghubungkan barcode pada dokumen kendaraan (mobil, truk, dan sepeda motor) dengan QR code yang menentukan kuota pembelian BBM. Sejumlah SPBU di kota-kota besar seperti Yangon dan Naypyidaw telah mengimplementasikan sistem ini sejak 12 Maret.
Pengemudi jarak jauh diperbolehkan membeli BBM di luar kota dengan menunjukkan bukti transaksi sebelumnya. Antrean panjang di SPBU di berbagai kota dipicu oleh lonjakan harga BBM dan spekulasi kelangkaan.
Sebagai bagian dari upaya penghematan energi, pemerintah junta menginstruksikan pegawai negeri untuk bekerja dari rumah setiap hari Rabu mulai 25 Maret. Sementara itu, Myanmar Rice Federation meminta penggilingan padi dan petani untuk menghemat penggunaan bahan bakar dan mulai memanfaatkan energi surya.
Kementerian Energi Myanmar mengklaim bahwa negara tersebut memiliki cadangan BBM yang cukup untuk sekitar 50 hari. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan impor melalui jalur alternatif. Bank sentral Myanmar telah melepas devisa US$ 96 juta kepada perusahaan minyak dengan kurs lebih rendah untuk mempermudah impor bahan bakar.
