Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menanggapi kekhawatiran mengenai kurangnya pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal ini muncul di tengah rencana pemerintah untuk mengurangi kuota produksi batu bara.
Yuliot menjelaskan bahwa pasokan batu bara untuk kebutuhan PLTU di Indonesia seharusnya terpenuhi. Hal ini didukung oleh kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mengharuskan penjualan batu bara untuk pasar domestik, yang pada tahun 2026 akan ditingkatkan menjadi sekitar 30%.
ESDM telah berkoordinasi dengan PLN untuk mengidentifikasi PLTU mana saja yang sangat membutuhkan pasokan batu bara. "Ini agar PLN itu menyampaikan, itu pembangkit-pembangkit mana yang urgent dan juga untuk kebutuhan tersebut, ya kan sudah disampaikan bahwa untuk DMO itu kan sekitar 30% dari total produksi ini digunakan untuk keperluan pemangkit dalam negeri. Jadi, secara kebutuhan itu seharusnya mencukupi," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Selain itu, Yuliot menyoroti masalah distribusi dari lokasi tambang ke PLTU. Ia menekankan pentingnya pemesanan batu bara yang tepat waktu untuk mencegah gangguan dalam pendistribusian.
"Jadi, misalnya ada pembangkit yang minimal cadangan energi primernya itu adalah 20 hari. Jadi, kalau sudah berkurang dari 20 hari, bagaimana sistem order ini disampaikan dan juga berdasarkan RKAB yang ada itu juga nanti akan dilihat dan dalam ini proses pengadaan itu jangan sampai itu terjadi keterlambatan," katanya.
Yuliot menambahkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan perhatian khusus untuk memastikan tidak ada gangguan energi primer di dalam negeri yang dapat mengganggu pasokan listrik.
"Energi primer kan bukan hanya batu bara tetapi juga yang terkait dengan ketersediaan LNG bagi pembangkit dan juga yang disalurkan melalui gas pipa itu juga menjadi prioritas kita," katanya.
