Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan percepatan pembangunan jaringan kereta api di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pada Minggu (26/4/2026). Langkah strategis ini diambil guna menekan biaya logistik nasional dan mengurangi ketimpangan infrastruktur antarwilayah di Indonesia.
Proyek tersebut merupakan implementasi langsung dari visi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Dilansir dari Detik Finance, pemerintah menargetkan integrasi jaringan transportasi rel untuk meningkatkan daya saing ekonomi di luar Pulau Jawa.
Data pemerintah menunjukkan rendahnya kontribusi transportasi rel saat ini, di mana angkutan penumpang baru mencapai 4 persen. Sementara itu, sektor logistik berbasis kereta api baru menguasai sekitar 1 persen pangsa pasar pengiriman barang nasional.
"Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah," ujar AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam keterangan resminya.
Di Pulau Sumatera, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan konektivitas jaringan yang sudah ada serta perluasan jalur baru. Langkah ini bertujuan untuk membentuk sistem transportasi masal yang lebih mumpuni bagi mobilitas masyarakat setempat.
Sementara di Sulawesi, pemerintah sedang memprioritaskan integrasi satu jaringan panjang kereta api dengan kawasan industri. Integrasi ini diharapkan dapat memperlancar distribusi komoditas unggulan daerah menuju pasar nasional maupun internasional.
Kondisi berbeda terjadi di Kalimantan yang saat ini belum memiliki jalur kereta api sama sekali. AHY menyatakan pembangunan di wilayah tersebut akan dimulai dari nol dengan perencanaan yang matang guna mendukung sektor logistik dan pengangkutan komoditas.
Selain aspek ekonomi, pengembangan transportasi rel juga ditujukan untuk mendukung komitmen net zero emission. Kereta api dinilai sebagai moda transportasi rendah emisi karena kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca tercatat kurang dari 1 persen.
Koordinasi intensif kini tengah dilakukan bersama kementerian terkait, lembaga negara, dan pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur rel. Upaya kolaboratif ini menjadi kunci dalam mewujudkan target pemerataan pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat.
