Anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan penurunan anggaran pendidikan dibantah oleh pemerintah. Bantahan ini sekaligus menegaskan bahwa program-program strategis di sektor pendidikan tetap berjalan.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Widjaya, menyatakan bahwa tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau terbengkalai akibat program MBG. Justru, menurutnya, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membawa berbagai program tambahan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan.
"Jadi kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," ujar Teddy di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Teddy menegaskan bahwa program MBG tidak mengurangi program pendidikan yang sudah ada. Ia menyatakan, "Apakah program Makan Bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah."
Sebagai contoh, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) terus berjalan dan penerimanya bahkan ditambah. Selain itu, program Sekolah Rakyat juga dikebut untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Menurut Teddy, sudah ada sekitar 16.000 sampai 22.000 siswa yang terdaftar di 166 sekolah dalam satu tahun terakhir, dan tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah.
Pemerintah juga melakukan renovasi infrastruktur sekolah dengan anggaran Rp 17 triliun untuk sekitar 16 ribu sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG tidak menyebabkan sekolah menjadi terlantar.
Kesejahteraan guru juga tetap menjadi perhatian. Pemerintah meningkatkan insentif guru di daerah menjadi Rp 400 ribu per bulan dan memberikan tunjangan guru non-ASN sebesar Rp 2 juta per bulan. Pencairan tunjangan yang semula tiga bulan sekali, kini dilakukan setiap bulan langsung kepada guru.
Teddy menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan tahun ini sudah ditetapkan sejak 2025 dan disepakati oleh pemerintah, DPR, termasuk Badan Anggaran DPR. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, yaitu sekitar Rp 769,1 triliun, dialokasikan untuk berbagai peruntukan, termasuk program MBG.
"Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun itu 20%. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya," papar Teddy.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun 2025 sebesar Rp 724,2 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp 769 triliun. Alokasi ini termasuk anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025 dan Rp 268 triliun pada tahun 2026.
Pada tahun 2026, BGN menerima alokasi anggaran sesuai UU APBN sebesar Rp 268 triliun, yang dialokasikan untuk dukungan program MBG sebesar Rp 255,5 triliun dan Rp 12,4 triliun untuk dukungan manajemen program. Dari anggaran program BGN sebesar Rp 255,5 triliun, sebesar Rp 223,5 triliun di antaranya untuk fungsi pendidikan.
