Pemerintah mengambil langkah efisiensi anggaran untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali, yaitu di level 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi dampak ekonomi dari konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, upaya penghematan belanja sebenarnya telah dilakukan pemerintah bahkan sebelum isu perang AS dan Iran mencuat. Efisiensi anggaran menjadi prioritas utama.
Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan penyisiran terhadap kegiatan atau mata anggaran. Contohnya, perjalanan dinas ke luar negeri diperketat. Bahkan, ia sendiri sebagai Mensesneg turut memperketat pemberian izin perjalanan dinas ke luar negeri. Hal ini disampaikan di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Pemerintah secara rutin melakukan koordinasi untuk menyisir anggaran yang dianggap kurang produktif dan berpotensi untuk ditunda penggunaannya.
Prasetyo mencontohkan, pembangunan gedung yang belum mendesak dan tidak mengganggu kinerja kementerian akan ditunda terlebih dahulu. Proses ini melibatkan koordinasi antara pihaknya dan Kementerian Keuangan.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pemangkasan anggaran untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, Prasetyo menegaskan bahwa program-program tersebut tidak akan terkena pemangkasan.
"Nggak dong. Kita lebih memilih untuk kurangi belanja-belanja yang tidak efektif lah, atau kurang berdampak itu yang direalokasi agar program yang produktif, berdampak, dan membantu meringankan beban masyarakat itu yang diutamakan," kata Prasetyo.
