Stabilitas nilai tukar rupiah memerlukan kolaborasi lintas otoritas setelah mata uang garuda sempat menyentuh level terlemah sepanjang sejarah pada angka Rp 17.300 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (24/6/2026). Kerja sama ini dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi nasional.
Ekonom Senior dan Praktisi Perbankan, Ryan Kiryanto, menekankan bahwa tanggung jawab menjaga stabilitas mata uang tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia (BI). Menurutnya, penguatan dolar AS yang masif telah menembus level psikologis di atas Rp 17.000, sehingga memerlukan respon kebijakan yang lebih luas.
Dilansir dari Detik Finance, Ryan menyatakan dalam Forum Group Discussion (FGD) Bank Indonesia di Bandung bahwa BI telah menjalankan tugasnya sesuai porsi yang ada. Kini, diperlukan langkah nyata dari pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan dukungan dalam meredam gejolak pasar.
"Stabilisasi nilai tukar rupiah, BI tidak bisa bekerja sendiri, BI sudah mengerjakan tugasnya, tinggal otoritas lain yang mengerjakannya," ujar Ryan Kiryanto, Ekonom Senior & Praktisi Perbankan. Ia menambahkan bahwa sinkronisasi kebijakan lintas instansi akan menciptakan orkestrasi yang mampu meyakinkan para pelaku pasar.
Ryan menjelaskan bahwa lonjakan nilai dolar AS terjadi karena tingginya permintaan terhadap mata uang tersebut akibat merosotnya kepercayaan pasar terhadap rupiah. Kondisi ini menuntut upaya ekstra dari pemerintah untuk membuktikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah berada di jalur yang tepat.
Melalui eksekusi kebijakan yang konsisten, diharapkan para investor dan masyarakat akan kembali membeli rupiah secara bertahap. Keyakinan pasar menjadi kunci utama agar nilai tukar mata uang domestik dapat bergerak menuju titik keseimbangan baru yang lebih stabil.
