Pemerintah Indonesia sedang mematangkan proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa demi melindungi kawasan pesisir dari ancaman lingkungan, pada Sabtu (23/5/2026).
Langkah infrastruktur ini diambil sebagai strategi jangka panjang untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut yang kian mengancam kelangsungan wilayah pesisir tersebut, seperti dilansir dari Detik Finance.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan bahwa megaproyek ini melibatkan wilayah yang sangat luas dan mencakup koordinasi antardaerah di lima provinsi, 20 kabupaten, serta lima kota.
"Ini bukan proyek yang melibatkan satu atau dua pihak saja. Ada lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota yang terlibat, terutama di kawasan Pantura," ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembahasan koordinasi ini agar target perencanaan teknis bisa segera rampung pada periode berikutnya.
"Kami kejar terus, mudah-mudahan tahun depan (2027) bisa lebih matang lagi," kata Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan.
Proyek tanggul laut raksasa ini dirancang membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi total nilai investasi mencapai US$ 80 miliar.
Pembangunan tahap awal akan difokuskan di Teluk Jakarta yang diproyeksikan menelan anggaran sekitar US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar demi melindungi sekitar 50 juta penduduk yang tinggal di koridor ekonomi padat tersebut.
Kondisi penurunan muka tanah di beberapa daerah pesisir utara dilaporkan telah mencapai 5 hingga 20 centimeter per tahun, yang memperparah risiko banjir rob di wilayah Teluk Jakarta, Semarang, Demak, hingga Kendal.
Pemerintah kini mempertimbangkan kombinasi pembangunan tanggul fisik dengan pendekatan berbasis alam, seperti penanaman mangrove, untuk meredam gelombang sekaligus mengamankan kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, serta sentra produksi pangan yang mulai terdampak intrusi air laut.
Guna memenuhi kebutuhan pendanaan yang besar tersebut, pemerintah secara terbuka mengundang keterlibatan serta investasi dari pihak swasta dan pelaku usaha, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
