Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal yang ketat. Rasio utang negara akan dipertahankan di kisaran 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dijaga pada level 3 persen hingga akhir tahun.
Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4). Rapat tersebut dihadiri oleh ratusan pejabat, termasuk birokrat, direksi BUMN, serta pimpinan TNI dan Polri.
Airlangga Hartarto, seperti dilansir dari Medcom, menjelaskan bahwa batas rasio utang dan defisit ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut menetapkan ambang maksimal rasio utang sebesar 60 persen dan defisit 3 persen.
"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen walaupun Undang-Undang menyiapkan sampai 60 persen. Demikian pula juga defisit dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar empat jam tersebut, pemerintah juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi domestik masih relatif kuat. Beberapa indikator utama dinilai berada dalam tren positif, seperti indeks keyakinan konsumen, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, dan neraca pembayaran.
Penerimaan pajak juga mencatat pertumbuhan signifikan. "Hingga Maret, penerimaan pajak tumbuh 14,3 persen menjadi sekitar Rp462,7 triliun. Sektor manufaktur juga masih berada dalam fase ekspansi," jelas Airlangga.
Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama diperkirakan bisa mencapai sekitar 5,5 persen, bahkan berpotensi sama atau lebih tinggi dari target tersebut.
Ketahanan Pangan dan Energi Menjadi Prioritas
Selain kinerja makroekonomi, rapat kerja pemerintah juga menyoroti kondisi ketahanan pangan nasional yang dinilai cukup kuat. Produksi beras sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai 34,7 juta ton.
Sementara itu, stok beras yang dikelola oleh Bulog telah menyentuh angka 4,6 juta ton. "Ketahanan pangan kita dalam kondisi relatif aman dengan stok yang cukup besar," ujar Airlangga.
Pemerintah juga menyiapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga fiskal negara. Salah satu langkah yang diambil adalah implementasi program biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang. Program ini diproyeksikan mampu memberikan penghematan anggaran hingga Rp48 triliun.
Menjaga Momentum di Tengah Ketidakpastian Global
Meskipun sejumlah indikator menunjukkan kinerja positif, pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah antisipatif. Tujuannya adalah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Rapat Kerja Pemerintah yang awalnya dibuka untuk umum kemudian dilanjutkan secara tertutup, dengan fokus pada pembahasan strategi kebijakan ke depan. Kombinasi disiplin fiskal, penguatan sektor riil, dan kebijakan energi diharapkan mampu membuat ekonomi Indonesia tahan terhadap tekanan global sekaligus menjaga kepercayaan pasar.
