Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pemberian insentif kendaraan listrik (EV) bagi 100 ribu unit mobil dan 100 ribu unit motor mulai Juni 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah untuk menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Langkah percepatan transisi energi ini diumumkan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis, 7 Mei 2026. Dilansir dari Medcom, Purbaya menjelaskan bahwa anggaran untuk program tersebut tengah dipersiapkan agar dapat segera diimplementasikan pada awal Juni mendatang.
Pemerintah memproyeksikan harga minyak dunia akan tetap tinggi dalam beberapa bulan ke depan akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat, sehingga beban subsidi BBM nasional berpotensi membengkak.
"Kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan. Ia menambahkan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM ke listrik sangat krusial untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Selain menekan impor, kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan sistem kelistrikan PT PLN (Persero) yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Melalui mekanisme take or pay, PLN tetap memiliki kewajiban membayar pasokan listrik dari pembangkit meskipun daya tersebut tidak terserap secara maksimal oleh publik.
Kelebihan pasokan listrik tersebut akan dialihkan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah menilai pemanfaatan daya listrik yang tersedia jauh lebih efisien bagi ekonomi nasional dibandingkan harus terus mendatangkan minyak mentah dari luar negeri dengan harga tinggi.
Purbaya memprediksi situasi konflik global baru akan menunjukkan tanda-tanda mereda pada September 2026 mendatang. Hal ini berkaitan dengan momentum agenda pemilihan umum di Amerika Serikat yang biasanya memengaruhi arah kebijakan luar negeri negara tersebut.
Meskipun ada harapan mereda, pemerintah tetap melakukan langkah antisipasi dengan pemantauan ketat terhadap perkembangan global. Selain insentif kendaraan listrik, kementerian terkait juga akan menjalankan berbagai program penghematan energi guna menjaga stabilitas fiskal dan ketersediaan energi di dalam negeri.
