Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) agar siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026 mendatang. Arahan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi pada Senin (20/4/2026) guna memastikan akses pendidikan bagi masyarakat segera terpenuhi.
Dody menekankan bahwa setiap proyek harus diselesaikan tepat waktu tanpa mengabaikan standar mutu serta aspek keselamatan kerja. Proyek ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk menjamin masa depan generasi bangsa melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang berkualitas.
"Saya ingin setiap pembangunan Sekolah Rakyat ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas terbaik serta mengedepankan keselamatan kerja," ujar Dody Hanggodo, Menteri PU sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
PT Brantas Abipraya (Persero) selaku kontraktor pelaksana merespons instruksi tersebut dengan melakukan langkah percepatan di berbagai lokasi proyek. Perusahaan pelat merah ini mengoptimalkan manajemen proyek dan memperketat pengawasan teknis di lapangan agar target kontrak terpenuhi.
Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, menjelaskan bahwa percepatan ini melibatkan pengerjaan siang dan malam dengan mengerahkan hingga 500 tenaga kerja di satu lokasi. Para pekerja tersebut dikerahkan secara bergantian untuk menjaga ritme progres konstruksi tetap stabil.
Pembangunan SR didesain dengan konsep asrama terpadu yang mencakup fasilitas lengkap mulai dari gedung SD, SMP, hingga SMA. Seluruh lokasi akan dilengkapi dengan asrama siswa, rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, serta lapangan olahraga seperti sepak bola dan basket.
Program ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pemerataan akses sekolah yang layak, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang terintegrasi untuk pembinaan karakter siswa di seluruh Indonesia.
Brantas Abipraya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas selama proses penyelesaian proyek. Pihak kontraktor terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika di lapangan demi menjaga standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
