Kekhawatiran akan krisis energi global mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH) selama satu hari. Kebijakan ini muncul seiring dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa WFH dapat diterapkan setiap hari Jumat. Tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional.
Purbaya tidak memberikan angka pasti mengenai potensi penghematan BBM. Menurutnya, hal tersebut akan sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. "Kalau kita pilih Jumat dan itu kan, Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM. Berapa persen, saya nggak tau, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).
Purbaya juga meyakinkan bahwa penerapan WFH tidak akan berdampak negatif pada perekonomian, asalkan dilakukan dengan hati-hati. "Nggak (tidak mengganggu perekonomian), kalau kita pilih dengan cermat," kata Purbaya.
Kebijakan WFH ini, lanjut Purbaya, tidak akan berlaku untuk sektor-sektor yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti pabrik atau pelayanan publik. Dengan demikian, produktivitas diharapkan tetap terjaga. "Tapi kalau untuk produktivitas kan kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus menerus ya nggak harus kan (tidak harus WFH). Terus untuk pelayanan publik tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma satu hari aja. Jadi produktivitas kita total nggak akan terganggu," imbuh Purbaya.
Presiden Prabowo Subianto disebut terus memantau perkembangan rencana WFH ini. Purbaya menambahkan bahwa pengumuman resmi terkait kebijakan ini akan segera disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. "WFH sudah kan Pak Presiden monitor langsung gitu. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian," tutup Airlangga.
