Pemerintah Indonesia menargetkan pengambilan keputusan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dilakukan pada 2027 untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika harga energi global. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu (22/4/2026).
Proyeksi pemerintah menetapkan target operasional awal PLTN pada 2032 dengan kapasitas daya yang direncanakan mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040. Langkah ini diambil sebagai strategi diversifikasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT) guna mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil.
Dilansir dari Detik Finance, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kesiapan yang lebih unggul dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Kesiapan tersebut mencakup aspek teknologi, dukungan pembiayaan, hingga kerangka regulasi yang telah disiapkan pemerintah.
"Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat diambil pada 2027, dengan target operasional awal pada 2032 dan kapasitas mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam keterangan tertulisnya.
Dukungan bahan baku nuklir di Indonesia dinilai sangat memadai karena adanya cadangan sumber daya yang besar. Potensi cadangan uranium dan torium diketahui tersebar di beberapa wilayah strategis, termasuk Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.
Pemanfaatan nuklir direncanakan sebagai sumber energi baseload yang stabil untuk menyuplai kebutuhan industri masa depan, seperti pusat data dan fasilitas pemurnian mineral atau smelter. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah menuju target Net Zero Emission pada 2060 mendatang.
Selain pengembangan teknologi Small Modular Reactor (SMR), pemerintah juga fokus pada penguatan infrastruktur kelistrikan melalui smart grid. Konektivitas antarwilayah menjadi kunci agar pasokan energi bersih dapat terdistribusi secara merata ke sektor-sektor produktif.
Bersamaan dengan rencana nuklir, akselerasi energi surya tetap dilakukan melalui program dedieselisasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah terus mendorong hilirisasi pasir silika untuk memperkuat industri panel surya dalam negeri demi kemandirian energi nasional.
