Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan work from home (WFH) yang fleksibel untuk aparatur sipil negara (ASN), sektor swasta, dan pemerintah daerah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tingginya harga minyak global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dengan tujuan menekan pengeluaran energi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan WFH ini dibahas dalam rapat bersama Presiden di Istana Negara, Kamis (19/3/2026). Rencananya, WFH akan diterapkan satu hari dalam lima hari kerja. Namun, detail waktu pelaksanaan masih akan diputuskan setelah konsep teknisnya selesai dirumuskan.
Menurut Airlangga, tingginya harga minyak memerlukan efisiensi waktu kerja. Ia berharap kebijakan ini dapat diterapkan tidak hanya untuk ASN, tetapi juga untuk sektor swasta dan pemerintah daerah.
Kebijakan ini bertujuan mengurangi konsumsi bahan bakar dan mobilitas pekerja. Presiden menilai bahwa efisiensi dari WFH cukup signifikan, berpotensi mengurangi sekitar seperlima dari penggunaan energi yang biasa dikeluarkan.
Airlangga menyatakan, penghematan dari penggunaan mobilitas dan bensin cukup signifikan, mencapai seperlima dari pengeluaran biasa.
Pemerintah menekankan bahwa penerapan WFH tidak terkait dengan kenaikan harga BBM. Periode penerapan kebijakan ini akan disesuaikan dengan situasi harga minyak dan kondisi perang di Timur Tengah.
Selain WFH, rapat tersebut juga membahas efisiensi K/L untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%, peningkatan produksi batubara, dan konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi solar.
Saat ini, kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan teknis. Pemerintah akan mengumumkan secara resmi setelah konsepnya matang. Airlangga belum bisa memastikan berapa lama kebijakan ini akan diterapkan. "Nanti kita lihat situasi harga minyak, situasi perang, jadi kita ikuti situasinya," katanya.
