Pemerintah tengah merancang serangkaian langkah efisiensi anggaran untuk memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terkendali, di bawah angka 3%. Upaya ini merupakan respons terhadap meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, yang memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mengalami pemotongan anggaran. Program-program unggulan ini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang penting.
Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, memperkirakan bahwa lonjakan harga BBM akibat eskalasi di Timur Tengah berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi hingga mencapai Rp 210 triliun. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah memutuskan untuk menanggung seluruh kenaikan harga minyak guna mencegah perubahan harga BBM di tingkat konsumen.
Dalam APBN 2026, subsidi bahan bakar dihitung berdasarkan asumsi harga minyak dunia sekitar US$ 70 per barel. Namun, saat ini harga minyak telah mencapai US$ 100 per barel. Menurut Tauhid, setiap kenaikan harga US$ 1 per barel di atas asumsi APBN dapat menyebabkan pemerintah mengeluarkan tambahan belanja subsidi hingga Rp 7 triliun.
"Kita sudah dari katakanlah Rp 7 triliun tadi, kali katakanlah US$ 70 per barel asumsi APBN ke US$ 100 per barel, itu kan ada kenaikan US$ 30 ya. Jadi Rp 7 triliun kali 30 itu sudah Rp 210 triliun kita butuh," ungkap Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/3/2026).
Tauhid menyarankan agar pemerintah secara strategis mengatur siasat anggaran belanja yang akan diefisiensikan berdasarkan skala prioritas. Prioritas pertama adalah anggaran program Kementerian/Lembaga. Jika langkah ini tidak mencukupi, maka pemangkasan program-program prioritas Presiden menjadi pilihan terakhir.
"Saya kira mungkin anggaran-anggaran program itu masih bisa dikurangi lah yang MBG ataupun Kopdes. Menurut saya masih memungkinkan," ucapnya.
Alternatif lain, jika pemerintah tidak ingin memangkas anggaran program prioritas, Tauhid mengusulkan memperketat penyaluran bahan bakar subsidi agar subsidi yang dikeluarkan tepat sasaran.
"Penerapan subsidi tepat sasaran. Subsidinya nggak dikurangi tetapi tepat sasaran harus dilakukan. Misalnya untuk roda empat, Pertalite itu harusnya hanya untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin, itu kan bisa dilakukan. Kemudian katakanlah LPG 3 kg, yang masyarakat mampu itu bener-bener nggak boleh dapat," kata Tauhid.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, memperkirakan potensi pembengkakan anggaran subsidi akibat eskalasi di Timur Tengah dapat mencapai Rp 340 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi harga minyak dunia bertahan di kisaran US$ 90-120 per barel.
"Asumsi harga minyak bertahan di range US$ 90-120 per barel maka ada pembengkakan subsidi energi dan belanja pemerintah," jelas Bhima.
Bhima berpendapat bahwa pembengkakan anggaran ini sulit ditutupi tanpa memangkas program prioritas seperti MBG. Menurutnya, program ini menyerap anggaran belanja negara paling besar.
"Tanpa pemangkasan MBG dan Kopdes, pelebaran defisit hingga Rp 340 triliun tidak mungkin bisa ditutup. Kalau dipaksa mengambil terlalu banyak K/L dan transfer daerah akan ganggu pertumbuhan ekonomi di daerah. PHK jadi konsekuensi lesunya daya beli imbas efisiensi," tegasnya.
