Pemerintah Tahan Harga BBM di April 2026 Meski Minyak Dunia Bergejolak

Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi tetap stabil pada April 2026. Pertamina menanggung beban akibat gejolak harga minyak dunia.

Pemerintah telah memutuskan untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM), baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi, selama bulan April 2026. Keputusan ini diambil di tengah fluktuasi harga minyak mentah global yang disebabkan oleh konflik di Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa beban dari kebijakan menahan harga BBM ini untuk sementara akan ditanggung oleh Pertamina. Menurutnya, perusahaan pelat merah tersebut memiliki likuiditas yang memadai untuk mengatasi hal ini.

"Sementara sepertinya Pertamina. Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar, yang kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan 70% terus-terusan. Jadi keuangan Pertamina juga amat baik. Jadi untuk absorb itu untuk jangka waktu pendek nggak masalah," kata Purbaya, seperti dilansir dari Detik Finance, saat ditemui di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, pada hari Rabu, 1 April 2026.

Meskipun demikian, Purbaya tidak menampik bahwa pada akhirnya pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran untuk menjaga stabilitas harga BBM. Ini berarti anggaran negara untuk subsidi dan kompensasi berpotensi mengalami kenaikan untuk menutupi lonjakan harga minyak dunia.

Purbaya menambahkan bahwa kekhawatiran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak perlu berlebihan. "Untuk sementara ya kalau asumsi harga minyak dunia rata-rata dari sini sampai akhir tahun atau setahun penuh US$ 100 dolar per barel. Sekarang kan sudah turun lagi kan, berapa sekarang? US$ 70 sekian sekarang, US$ 76-77 rata-ratanya. Jadi masih di bawah asumsi yang US$ 100 per barel rata-rata tadi. Jadi ruang kita masih terbuka lebar sepertinya. Jadi anda jangan takut dengan kondisi APBN," jelas Purbaya.

Dengan perkiraan harga minyak dunia bertahan di kisaran US$ 100 per barel sepanjang tahun 2026, pemerintah diproyeksikan akan memerlukan penambahan anggaran subsidi sekitar Rp 90-100 triliun. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan memerlukan perhitungan lebih lanjut.

"Rp 90-100 triliun, itu subsidi, kompensasi lain lagi. Nanti kita hitung lagi, angka pastinya saya lupa," tuturnya.

Recommended