Pemerintah Provinsi Bengkulu mengeluarkan kebijakan berupa diskon sebesar 50 persen untuk tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini khusus menyasar kendaraan yang berasal dari luar daerah namun beroperasi di wilayah Bengkulu. Harapannya, para pemilik kendaraan dapat segera melakukan proses balik nama.
Program insentif ini diberlakukan selama periode lima bulan ke depan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong penyesuaian administrasi kendaraan sesuai dengan domisili pemiliknya di Bengkulu. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak daerah, dan secara signifikan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bengkulu.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menjelaskan bahwa program diskon ini merupakan langkah awal sebelum adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor secara menyeluruh. "Kita berikan diskon selama lima bulan, setelah itu, akan ada program pemutihan secara menyeluruh. Saat ini difokuskan untuk kendaraan non-Bengkulu terlebih dahulu dan program pemutihan pajak juga sedang kita rancang," kata Helmi Hasan, seperti dikutip dari Medcom.
Program diskon BBNKB ini menyasar kendaraan dengan nomor polisi luar daerah yang aktif beroperasi di Bengkulu. Tujuannya agar pemilik segera mengurus administrasi kendaraan mereka. Hal ini dianggap penting untuk menertibkan data kepemilikan dan penggunaan kendaraan di daerah.
Pemerintah Provinsi Bengkulu sangat berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan urusan administrasi kendaraan. Lebih jauh, partisipasi masyarakat dalam program ini akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Sebelumnya, Pemprov Bengkulu juga telah memberikan diskon serupa sebesar 50 persen untuk pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan luar daerah yang melakukan balik nama, khususnya selama periode Idulfitri. Kebijakan ini, menurut Helmi, adalah bentuk insentif untuk masyarakat yang masih menggunakan kendaraan dengan nomor polisi dari luar daerah agar segera melakukan proses balik nama.
Helmi Hasan menegaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya bertujuan memberikan keringanan biaya. Lebih dari itu, program ini berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong terciptanya tertib administrasi kendaraan bermotor di seluruh wilayah Bengkulu. Diharapkan juga bahwa kebijakan tersebut akan mampu memperluas basis pajak daerah dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
