Praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan karena berpotensi memicu efek domino yang merugikan masyarakat luas, selain mengganggu kelancaran distribusi.
Pegiat perlindungan konsumen, Tulus Abadi, menilai bahwa masalah ini harus dilihat sebagai ancaman serius terhadap keadilan akses energi dan stabilitas pasokan.
Menurut Tulus, penimbunan BBM dapat memperburuk kondisi pasar dan bukan sekadar pelanggaran biasa. Masyarakat luas menjadi korban ketika pasokan terhambat akibat ulah oknum, terutama mereka yang sangat bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari.
Tulus menekankan perlunya penegakan hukum yang menjangkau hingga aktor utama. Ia meminta aparat mengusut tuntas jaringan di balik praktik penimbunan BBM, termasuk pihak-pihak yang memberikan perlindungan.
"Pelaku harus diproses hukum pidana. Selain itu, juga harus dicari beking-nya," lanjut Tulus.
Pengawasan distribusi juga dianggap krusial. Tulus menyoroti pentingnya peran petugas SPBU dalam mengawasi pola pembelian yang mencurigakan. Sanksi tegas perlu diterapkan jika ditemukan indikasi pelanggaran, termasuk terhadap oknum yang terlibat.
Tulus juga mengingatkan masyarakat untuk tidak panik dalam membeli BBM. Panic buying justru memperparah situasi, menciptakan kelangkaan semu, dan mendorong kenaikan harga.
Respons yang lebih rasional, menurutnya, adalah dengan mengelola konsumsi energi secara bijak dan mempertimbangkan penggunaan transportasi umum untuk aktivitas harian.
Komunikasi publik yang transparan juga diperlukan sebagai langkah pencegahan. Pertamina dinilai memiliki peran penting dalam memberikan informasi akurat kepada masyarakat terkait ketersediaan stok, terutama selama periode arus mudik dan libur panjang.
Aparat kepolisian menyatakan sikap tegas terhadap praktik penimbunan. Kapolda Kalimantan Barat, Pipit Rismanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan hukum terhadap pelaku dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena pasokan BBM dinyatakan aman.
Pendekatan terintegrasi, mulai dari penegakan hukum, pengawasan distribusi, hingga edukasi publik, menjadi kunci untuk mencegah praktik penimbunan meluas. Gangguan kecil di rantai distribusi berpotensi berkembang menjadi krisis yang lebih besar jika tidak ditangani dengan baik.
