PT Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas dan Korlantas Polri resmi mengintegrasikan data kendaraan bermotor untuk memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi pada Rabu, 22 April 2026. Langkah digitalisasi ini bertujuan memastikan penyaluran Solar dan Pertalite lebih tepat sasaran serta transparan.
Sinergi lintas lembaga tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagai fondasi pengaturan dan pengendalian konsumsi energi. Dilansir dari Medcom, integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri akan menjadi basis utama dalam validasi kendaraan penerima subsidi.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan upaya nyata dalam memperkuat tata kelola subsidi energi nasional. Sistem digital terintegrasi diharapkan mampu meminimalkan penyalahgunaan di lapangan melalui pengawasan volume yang lebih ketat.
"Integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan bersama ini menjadi fondasi penting dalam mendukung subsidi tepat sasaran," kata Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas. Ia menambahkan bahwa sistem ini juga meningkatkan efisiensi layanan publik secara menyeluruh.
Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho, menyatakan dukungan penuh terhadap penyempurnaan sistem yang sudah berjalan tersebut. Pihaknya berkomitmen menyediakan data kendaraan yang akurat guna mendukung kelancaran distribusi energi bagi masyarakat yang berhak.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menekankan bahwa subsidi merupakan amanah negara yang harus dikelola secara akuntabel. Pertamina terus berupaya meminimalkan ketergantungan pada proses manual dengan mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan berbasis teknologi.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap pengawasan distribusi BBM subsidi dapat dilakukan secara kolektif oleh berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan sistem digital selanjutnya akan difokuskan pada peningkatan akurasi data guna mewujudkan subsidi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
