Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memproyeksikan munculnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dalam tiga bulan ke depan sebagai dampak eskalasi konflik di Timur Tengah pada Senin (4/5/2026). Prediksi tersebut muncul setelah perwakilan sejumlah perusahaan mulai berdiskusi dengan serikat pekerja mengenai rencana efisiensi tenaga kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan bahwa sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi bidang yang paling rentan terdampak, mencakup industri benang, kain, hingga polyester. Dilansir dari Detik Finance, laporan dari anggota serikat di berbagai perusahaan menunjukkan adanya tekanan nyata pada keberlangsungan operasional industri tersebut.
Industri plastik juga menghadapi risiko pengurangan karyawan akibat lonjakan harga bahan baku impor seperti polimer dan petrokimia. Kenaikan biaya produksi ini dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang memaksa produsen menaikkan harga jual di pasar domestik hingga 50 persen.
"Begitu diproduksi, impor kan berarti beli barangnya pake dolar, jualnya di pasar domestik pakai rupiah, sedangkan harga rupiah anjlok terhadap dolar, ya buntung lah, makanya harga plastik naik," kata Said Iqbal, Presiden KSPI dalam konferensi pers virtual pada Senin (4/5/2026).
Kenaikan harga produk plastik ini berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat yang kemudian menekan permintaan pasar. Dampak ini diprediksi merembet ke industri elektronik dan otomotif yang bergantung pada komponen plastik, seperti rangka perangkat elektronik dan spakbor kendaraan.
Selain faktor biaya produksi, sektor semen turut terancam akibat kondisi kelebihan pasokan atau oversupply yang diperparah oleh kehadiran pabrik baru. Penurunan permintaan semen di tengah suasana perang membuat perusahaan cenderung menempuh jalur efisiensi buruh melalui kebijakan PHK.
Hingga saat ini, pihak buruh menyatakan belum menerima respons resmi dari pemerintah terkait ancaman PHK massal tersebut. Said Iqbal menegaskan bahwa sejauh ini belum ada rencana agenda diskusi formal antara pemerintah dan serikat pekerja untuk memitigasi dampak krisis ekonomi global ini.
