Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja negara yang dianggap tidak efisien, yaitu sebagai upaya penyelamatan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.
Pada tahap awal implementasi efisiensi anggaran, pemerintahan Prabowo berhasil menghemat dana sebesar Rp 308 triliun.
"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp 308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp 308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Jumat (20/3/2026).
Prabowo menghubungkan langkah efisiensi ini dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebagai tolok ukur efisiensi investasi suatu negara.
ICOR Indonesia berada pada angka 6,5, yang menurut Prabowo, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).
Angka ICOR yang tinggi mengindikasikan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara-negara lain. Prabowo menyoroti ketidakefisienan sekitar 30% atau setara US$ 75 miliar dari APBN yang mendekati Rp 3.700 triliun (US$ 230 miliar).
"Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp 3.700 triliun atau US$ 230 miliar. 30% dari itu maka US$ 75 miliar. Ini tidak efisien," jelas Prabowo.
Efisiensi yang dilakukan pemerintahannya saat ini, menurut Prabowo, baru merupakan tahap awal. Dia menilai masih banyak potensi penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial.
Beberapa pos anggaran yang dipangkas termasuk biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, serta pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor. Selain itu, Prabowo menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang hampir setiap tahun, serta kegiatan kajian yang dinilai kurang relevan dengan isu utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.
Dalam menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi di berbagai sektor. Ia memberikan contoh kebijakan yang diterapkan di negara lain, seperti pengurangan hari kerja dan penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).
"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75% karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," tambah Prabowo.
