Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru dari sektor mineral. Perintah ini menyoroti urgensi peningkatan kontribusi mineral terhadap keuangan negara.
Arahan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Bahlil dalam sebuah pertemuan pribadi yang berlangsung di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, pada Rabu (25/3/2026). Pertemuan ini menjadi landasan bagi strategi baru pemerintah dalam mengelola kekayaan alam.
Bahlil Lahadalia menjelaskan, prioritas utama adalah menjaga kepentingan negara di atas segalanya, dengan menjadikan sumber daya alam sebagai aset vital yang harus dikelola secara adil. “Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” ujar Bahlil, seperti dikutip dari Detik Finance, Sabtu (28/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Bahlil turut menyampaikan laporan mengenai dinamika harga komoditas energi dan mineral global, khususnya batu bara dan nikel. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa belum ada perubahan kebijakan signifikan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, seiring dengan pemantauan ketat terhadap pergerakan pasar internasional.
Pemerintah membuka peluang untuk relaksasi produksi batu bara dan nikel, namun kebijakan ini akan diterapkan dengan pendekatan yang sangat terukur. Bahlil mengingatkan bahwa relaksasi tidak boleh sampai menimbulkan kelebihan pasokan, yang justru berisiko menekan harga komoditas nasional di pasar global.
Pemerintah juga mengisyaratkan adanya penyesuaian pada Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Menurut Bahlil, langkah ini dipertimbangkan guna memastikan negara memperoleh nilai yang lebih proporsional dan adil dari pemanfaatan mineral strategis. “Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” kata Bahlil.
Tahun 2026 dipandang sebagai momentum krusial untuk membuktikan kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah bertekad untuk memastikan bahwa sumber daya alam tidak lagi dijual dengan harga rendah hanya demi volume produksi, melainkan harus memberikan nilai tambah yang maksimal bagi bangsa. “Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” tegas Bahlil.
