Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk mempercepat penanganan krisis sampah di DKI Jakarta, terutama kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang pada Senin (4/5/2026). Perhatian serius ini disampaikan karena volume sampah ibu kota telah melampaui kapasitas penampungan yang ada.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa Kepala Negara secara rutin memantau perkembangan masalah ini melalui sambungan telepon. Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Danantara dan Pemprov DKI Jakarta terkait pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Dilansir dari Detik Finance, timbunan sampah di Jakarta saat ini tercatat mencapai sekitar 9.000 ton setiap harinya. Sebanyak 87 persen dari total volume tersebut masih dikelola menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping) di wilayah Bantar Gebang, Bekasi.
Ketinggian tumpukan sampah di lokasi tersebut kini dianalogikan setara dengan bangunan belasan lantai. Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan urgensi penanganan karena kapasitas lahan yang tersedia sudah sangat terbatas.
"Kalau diukur Bantar Gebang itu, Pak Gubernur, seperti gedung berapa lantai itu? 16, 17 lantai," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Pemerintah menilai bahwa keberhasilan penanganan sampah di Jakarta merupakan indikator keberhasilan nasional. Menurut pandangan pemerintah, publik cenderung melihat penyelesaian masalah di Bantar Gebang sebagai tolok ukur efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Indonesia lainnya.
Langkah strategis yang kini ditempuh adalah implementasi teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Kerja sama dengan badan pengelola investasi Danantara diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pembuangan sampah konvensional dan mengatasi masalah penumpukan yang kronis.
