Ratusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diterjunkan dalam upaya pembersihan pascabencana banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Fokus utama kegiatan ini meliputi pemulihan situs bersejarah Istana Benua Raja yang tertimbun lumpur, serta lingkungan permukiman warga. Misi kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) gelombang ketiga Praja IPDN yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Seorang Praja Pratama IPDN angkatan 36, I Gusti Ngurah Erlang AW, dengan sigap membersihkan tumpukan lumpur tebal yang menutupi Istana Benua Raja di Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Bangunan tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Benua Tunu, salah satu kerajaan Islam tertua di Aceh. Erlang bersama rekan-rekannya menggunakan sekop dan kereta dorong untuk mengeruk lumpur sisa banjir yang melanda wilayah itu pada akhir November tahun lalu, seperti dilansir dari Medcom.
Meskipun harus bekerja keras di bawah terik matahari, Erlang mengungkapkan kebanggaannya dapat terlibat langsung dalam pemulihan bencana. Tugas ini bukan sekadar membersihkan lumpur, melainkan misi kemanusiaan yang menuntut keterlibatan langsung di tengah masyarakat.
“Kami merasa diberi tugas melaksanakan misi kemanusiaan. Kami sangat merasa senang dan bangga apalagi kebanyakan dari kami merupakan kesempatan pertama untuk melaksanakan tugas di (daerah bencana) Aceh,” kata Erlang dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Sebanyak 731 praja IPDN gelombang ketiga dikirim untuk membersihkan 42 titik lokasi yang masih dipenuhi lumpur tebal, terutama di area permukiman warga dan situs bersejarah. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, meminta para praja bekerja keras dalam upaya percepatan pemulihan lingkungan.
Permintaan tersebut disampaikan Tito saat memimpin apel pembukaan PKL gelombang ketiga Praja Pratama IPDN di Istana Benua Raja, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Sabtu, 4 April 2026. Ia menekankan bahwa fokus kegiatan adalah menyelesaikan persoalan lumpur yang mengeras di rumah warga, drainase, serta jalan desa.
Menurut Tito, Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak terberat akibat banjir, dengan endapan lumpur yang bisa mencapai empat hingga lima meter. Oleh karena itu, keterlibatan Praja IPDN sangat krusial dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut.
