Dominasi sistem petrodolar dalam perdagangan energi global dinilai mulai goyah akibat meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran pada Selasa (21/4/2026). Gejolak ini mendorong negara-negara produsen minyak mempertimbangkan diversifikasi mata uang transaksi di luar dolar AS.
Sistem petrodolar yang mewajibkan transaksi minyak dunia menggunakan mata uang dolar telah berlangsung sejak kesepakatan Henry Kissinger pada 1971. Namun, serangan Iran terhadap pusat gas alam cair Ras Laffan di Qatar baru-baru ini telah melumpuhkan hampir seperlima kapasitas produksi gas negara tersebut.
Kerusakan infrastruktur energi di Qatar tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk pemulihan total. Dilansir dari Detik Finance, kegagalan Washington dalam memberikan jaminan keamanan bagi sekutu di Teluk memicu keraguan terhadap komitmen perlindungan yang menjadi fondasi utama sistem petrodolar.
Pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump dan Israel dinilai bertindak sebagai agresor dalam konflik ini tanpa melibatkan kepentingan sekutu regional. Kondisi tersebut memaksa negara-negara Timur Tengah untuk menghitung kembali kerugian ekonomi dan risiko ketergantungan pada aset dolar.
"Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sistem petrodolar merupakan inti dari model ekonomi AS: mendanai inovasi dan pertumbuhan dengan biaya modal yang sengaja diturunkan," ujar Kallum Pickering, kepala ekonom di Peel Hunt.
Pergeseran kekuatan ekonomi juga terlihat dari posisi China yang telah menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai importir minyak mentah terbesar di dunia sejak 2017. Munculnya istilah Petroyuan menjadi sinyal kuat adanya peralihan menuju sistem perdagangan energi yang lebih terbuka dan multi-mata uang.
Navin Girishankar, presiden Departemen Keamanan Ekonomi dan Teknologi di Pusat Studi Strategis dan Internasional, menyatakan kepada Financial Times bahwa kredibilitas komitmen keamanan AS kini tengah terkikis secara permanen. Hal ini diprediksi akan mengubah model ekonomi kawasan Teluk secara menyeluruh pasca-perang.
