Pemerintah Indonesia tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran di tengah situasi geopolitik global yang bergejolak serta kenaikan harga minyak dunia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengurangan pengeluaran negara, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Salah satu fokus utama dari arahan presiden adalah pembatasan ketat terhadap perjalanan dinas ke luar negeri. Kebijakan ini akan memprioritaskan pengurangan, bahkan penghapusan kegiatan tersebut, kecuali untuk agenda-agenda yang dianggap krusial dan mendesak.
"Rapat-rapat lagi dikurangi, mungkin kalau perintah presiden perjalanan luar negeri dikurangi. Petunjuk yang lebih lanjut adalah perjalanan luar negeri untuk pejabat-pejabat dihilangkan, kecuali kepepet banget," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/4/2026).
Meskipun ada kebijakan pembatasan, Purbaya menjelaskan bahwa ia akan tetap menghadiri pertemuan International Monetary Fund (IMF)-World Bank. Keberangkatannya ke acara penting tersebut telah mendapat izin khusus.
"Saya mau ke IMF-World Bank Meeting saya pikir penting, saya berangkat deh. Saya udah minta izin," jelas mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu.
Arahan efisiensi ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Selasa (31/3/2026), juga telah menyampaikan keputusan pemerintah untuk memangkas kegiatan perjalanan dinas, baik di dalam maupun luar negeri.
Menurut Airlangga, pemerintah menargetkan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50%. Sementara itu, untuk perjalanan dinas ke luar negeri, pemangkasan ditetapkan lebih besar, mencapai 70% dari alokasi sebelumnya.
