PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya untuk menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi tetap stabil. Kebijakan ini berlaku meskipun terjadi gejolak di pasar global, terutama akibat konflik yang mengganggu jalur distribusi internasional seperti Selat Hormuz. Kondisi ini sebelumnya telah memicu kenaikan signifikan pada harga komoditas pupuk dunia.
Rahmad Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis (2/4/2026) lalu, seperti dilansir dari Detik Finance. Rahmad menyoroti bahwa sekitar 30% perdagangan pupuk global, atau sekitar 4 juta ton per bulan, melewati Selat Hormuz. Jumlah tersebut mencakup 1,5 juta ton urea, 1,5 juta ton sulfur, dan 1 juta ton pupuk lain termasuk metanol.
"Insyaallah pupuk akan aman, HET sudah turun 20%, tidak ada rencana untuk kembali meningkatkan, artinya HET akan tetap. Dan kebutuhan pupuk urea baik untuk subsidi pun non-subsidi di Indonesia, kami dapat yakinkan bisa terselenggara dengan baik," kata Rahmad.
Meskipun terjadi lonjakan harga pupuk urea global yang mencapai dua kali lipat, dari sekitar US$ 400 menjadi US$ 800 per ton, Rahmad menjamin bahwa kenaikan ini tidak akan berpengaruh besar terhadap pasokan di Indonesia. Jaminan ini didasarkan pada kapasitas produksi pupuk dalam negeri yang mencapai 8,8 juta ton, sebuah angka yang dinilai sangat mencukupi kebutuhan nasional.
"Sehingga meskipun terjadi gejolak harga urea yang meningkat sebelum perang itu US$ 400 dan sekarang sudah mencapai US$ 800 atau dua kali lipat, tapi kami bisa meyakinkan di depan Bapak-Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI, insyaallah untuk Indonesia aman, karena ureanya diproduksi dalam negeri," ungkapnya.
Rahmad bahkan menggarisbawahi potensi Indonesia untuk berperan sebagai penstabil atau penyelamat ekosistem pangan dunia, khususnya dalam konteks ketersediaan pupuk. Ia menyatakan bahwa produksi pupuk di Indonesia tidak terganggu oleh kondisi geopolitik saat ini, memberikan ketahanan di tengah situasi global yang bergejolak.
Selain pupuk urea, Rahmad juga menjelaskan kondisi untuk jenis pupuk lain seperti fosfat dan potas. Menurutnya, dampak konflik lebih terasa pada potensi kenaikan biaya logistik daripada gangguan produksi global.
Di sisi lain, Anggota DPR RI Slamet menyoroti dampak konflik geopolitik global yang semakin menekan ketahanan pangan nasional. Kenaikan harga energi, yang menjadi efek utama konflik, turut mendorong lonjakan biaya logistik dan produksi pangan di seluruh dunia. Indonesia, yang masih mengandalkan impor untuk sejumlah komoditas strategis, menghadapi risiko ganda, yaitu kenaikan harga global dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Gangguan di Timur Tengah, yang memasok sekitar 30% minyak dunia dan mengendalikan 20% jalur perdagangan global melalui Selat Hormuz, berdampak langsung pada harga energi dan biaya pengapalan. Data menunjukkan bahwa impor gandum Indonesia mencapai sekitar 11 juta ton per tahun, yang seluruhnya adalah impor, berisiko mengalami kenaikan harga global akibat lonjakan biaya energi dan logistik.
Komoditas kedelai, yang volumenya mencapai ±2,6 juta ton per tahun (70–80% impor), juga mengalami kenaikan harga global, mencapai sekitar USD 409,48 per ton pada Februari 2026. Ini dipicu oleh kenaikan biaya pupuk dan transportasi. Impor gula industri, yang ditargetkan mencapai 3,12 juta ton pada 2026, juga menghadapi tren kenaikan harga global karena meningkatnya biaya produksi berbasis energi.
Langkah Strategis Pemerintah dalam Mencapai Kemandirian Pangan
Slamet menegaskan bahwa kondisi ini memerlukan respons strategis. Pemerintah perlu mempercepat substitusi impor melalui pengembangan komoditas lokal seperti sorgum dan kedelai domestik. Selain itu, penguatan cadangan pangan nasional dan reformasi sistem logistik juga penting untuk menekan biaya distribusi. Perlindungan terhadap petani dan UMKM pangan juga harus diperkuat melalui jaminan pupuk subsidi dan dukungan pembiayaan.
"Krisis ini harus menjadi momentum untuk membangun kemandirian pangan nasional yang lebih kuat, resilien, dan berpihak kepada petani serta masyarakat," tegas Slamet. Diversifikasi negara sumber impor dan penguatan ekosistem pangan berbasis koperasi juga menjadi langkah krusial dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan global.
