Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bakal menonaktifkan atau menonjobkan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak serius dalam upaya mengejar target penerimaan negara di Gedung BPPK, Jakarta, pada Jumat (24/4/2026).
Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna mengamankan kondisi finansial negara. Berdasarkan laporan dari Detik Finance, Purbaya menyatakan tidak akan lagi memberikan toleransi bagi pejabat yang dinilai menghambat optimalisasi pendapatan negara.
Purbaya menjelaskan bahwa sebelumnya regulasi membatasi pimpinan untuk menonjobkan pejabat dan hanya memperbolehkan pemindahan tugas. Namun, koordinasi terbaru dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini memungkinkan tindakan nonjob tersebut dilakukan demi efektivitas kinerja.
"Kalau yang lama bilangnya gini, saya tidak boleh menon-jobkan. Harus dipindah doang ke tempat lain, karena peraturannya. Saya cek ke PANRB juga begitu. Tapi yang baru bilang boleh di non-job kan, perintah presiden juga gitu," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kebijakan keras ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang sedang berada dalam mode bertahan atau survival mode menghadapi guncangan krisis global. Pemerintah menilai pengamanan penerimaan negara menjadi harga mati untuk menjaga stabilitas nasional dari tekanan eksternal.
Purbaya menekankan bahwa kegagalan dalam mengelola program perpajakan dan keuangan dapat berdampak fatal bagi ketahanan bangsa. Ia berkomitmen menggunakan seluruh kewenangan yang dimiliki untuk memantau secara ketat setiap program kerja di bawah kendali Kementerian Keuangan.
Saat ini, pemantauan terhadap kinerja pejabat pajak dan sektor penerimaan lainnya ditingkatkan guna memastikan tidak ada peluang yang terbuang. Fokus utama kementerian tetap pada penguatan anggaran negara agar Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal oleh bangsa lain di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
