Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran utang senilai US$ 20 miliar hingga US$ 30 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dalam pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat, pada 13-17 April 2026.
Keputusan tersebut diambil lantaran kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia saat ini dinilai masih cukup kokoh. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah belum membutuhkan bantuan pendanaan eksternal tambahan dari kedua lembaga keuangan internasional tersebut.
Dilansir dari Detik Finance, Purbaya mengungkapkan adanya perdebatan sengit dalam pertemuan tersebut mengenai kebijakan fiskal Indonesia. Fokus utama pembahasan adalah kemampuan Indonesia menjaga defisit APBN di bawah level 3 persen meskipun terjadi lonjakan subsidi energi akibat guncangan harga minyak.
"Itu debat seru, mempertanyakan apa policy kita dan kita jelaskan seperti apa. Salah satu yang ditanya adalah defisitnya di 3%, subsidinya naik, gimana cara nutupnya? Ya kita jelaskan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, di Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
Strategi penghematan belanja di berbagai lini menjadi penjelasan utama pemerintah kepada pihak asing. Selain itu, kenaikan pendapatan negara dari sektor sumber daya mineral turut menjadi faktor penguat posisi fiskal Indonesia dalam mempertahankan batas aman defisit.
Purbaya menceritakan bahwa di tengah sesi diskusi, IMF dan Bank Dunia menawarkan pinjaman untuk membantu negara yang membutuhkan dukungan dana. Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memilih tetap diam saat Bank Dunia menawarkan dan memberikan jawaban diplomatis kepada pihak IMF.
"IMF juga sama. Saya bilang ya itu terima kasih atas tawarannya, tetapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu," tambah Purbaya dalam keterangannya di hadapan media.
Kepercayaan diri pemerintah didorong oleh kepemilikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai angka signifikan sebesar Rp 420 triliun. Jumlah tersebut dipandang sebagai bantalan likuiditas yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global tanpa harus menambah beban utang baru.
