Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya upaya dari pihak internal Kementerian Keuangan yang menghalangi dirinya untuk bertemu dengan para investor di Gedung BPPK, Jakarta, pada Jumat (24/4/2026).
Purbaya menyebutkan bahwa oknum di lingkungan kementeriannya menyebarkan narasi negatif yang menuding dirinya sebagai sosok tertutup dan berpotensi merusak rencana investasi jika berkomunikasi langsung dengan pihak asing.
"Yang gue agak heran, ada yang saya bilang tadi, informasi yang keluar bahwa Menteri Keuangannya tertutup, nggak bisa bahasa Inggris kali, dan jangan kalau bisa, jangan dibawa ketemu investor karena dia akan mengacaukan katanya," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Selain masalah komunikasi investor, Purbaya menyoroti misinformasi yang beredar mengenai posisi kas negara sebesar Rp 120 triliun. Informasi keliru tersebut mengeklaim bahwa dana pemerintah hanya mampu mencukupi kebutuhan nasional selama dua pekan ke depan.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa angka Rp 120 triliun tersebut merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disimpan di Bank Indonesia (BI). Total dana SAL yang dimiliki pemerintah sebenarnya mencapai Rp 420 triliun.
Dari total saldo tersebut, sebanyak Rp 300 triliun ditempatkan di sektor perbankan dalam bentuk deposito on call yang dapat dicairkan sewaktu-waktu. Penempatan dana ini bertujuan untuk menjaga likuiditas fiskal negara tetap fleksibel.
Purbaya memastikan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini tetap stabil dan masyarakat tidak perlu merasa khawatir. Ia menegaskan bahwa pemerintah belum menyentuh cadangan SAL tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin.
Langkah tegas diambil Purbaya untuk merapikan birokrasi internal dengan mencopot dua pejabat eselon I. Luky Alfirman diberhentikan dari jabatan Dirjen Anggaran, sementara Febrio Nathan Kacaribu dicopot dari posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.
Pembenahan internal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas pemerintah dan memastikan informasi mengenai kondisi keuangan negara tersampaikan dengan akurat kepada publik maupun investor global.
