Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar minyak (BBM) serta LPG melonjak drastis hingga 266,5 persen menjadi Rp118,7 triliun hingga akhir Maret 2026. Lonjakan signifikan ini dipicu oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Berdasarkan data laporan APBN KITA yang dilansir dari Detik Finance pada Senin (4/5/2026), total anggaran yang terserap terdiri atas subsidi senilai Rp52,2 triliun dan dana kompensasi sebesar Rp66,5 triliun. Dinamika geopolitik global yang memengaruhi harga energi menjadi faktor utama pembengkakan nilai tersebut di sepanjang kuartal pertama tahun ini.
Pemerintah mencatat kenaikan volume konsumsi terjadi pada seluruh sektor energi bersubsidi. Realisasi volume subsidi BBM mencapai 3,17 juta kilo liter pada Maret 2026, atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni 2,90 juta kilo liter.
Konsumsi LPG tabung 3 kg juga menunjukkan tren serupa dengan realisasi sebanyak 1.419 juta kilogram, naik 3,8 persen dari posisi Maret 2025 yang tercatat sebesar 1.368 juta kilogram. Selain itu, jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,4 persen dari 41,9 juta menjadi 42,9 juta pelanggan.
"Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG dan listrik," tulis Kementerian Keuangan dalam laporan resmi APBN KITA.
Di luar sektor energi, serapan subsidi pupuk tercatat tumbuh 13,6 persen dari 1,7 juta ton menjadi 1,9 juta ton. Sementara itu, jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mengalami kenaikan 8,9 persen dari 1 juta menjadi 1,1 juta debitur hingga akhir Maret 2026.
Pihak Kemenkeu menegaskan bahwa pemerintah tetap melakukan pemantauan ketat mengingat Indonesia sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam mengelola lonjakan harga energi saat konflik Rusia-Ukraina terjadi pada tahun 2022 silam.
