CEO Danantara Rosan Roeslani menetapkan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (22/5/2026). Penunjukan Warga Negara Asing asal Australia tersebut dilandasi oleh empat pertimbangan utama terkait rekam jejak dan keahliannya.
Dilansir dari Detik Finance, penunjukan ini didasarkan pada pengalaman Mahony dalam memimpin perusahaan multinasional seperti PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Selain itu, ia juga menguasai bahasa Indonesia karena memiliki istri yang berasal dari Indonesia.
Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM menjelaskan bahwa faktor kemampuan bahasa dan rekam jejak internasional menjadi pertimbangan krusial manajemen.
"Kita kan melihat banyak pertimbangan juga, ini kan lebih dari track record-nya juga dan dia kan sangat memahami juga pengamalan sebelumnya baik di perusahaan multinasional, di Vale, dan dia pun bisa bahasa Indonesia juga karena kebetulan istrinya memang orang Indonesia," jelas Rosan Roeslani.
Pertimbangan ketiga dan keempat meliputi keahlian Mahony di sektor perdagangan serta pertambangan, ditambah jaringan luas yang dimilikinya dari kepemimpinan di berbagai perusahaan mineral.
"Pengalaman trading-nya ada, mineral ada, jadi pimpinan di banyak perusahaan mineral. Jadi, dan network-nya juga baik. Dan penting juga kita lihat selama ini di Danantara juga bekerjanya juga sangat-sangat baik," terang Rosan Roeslani.
DSI dibentuk sebagai entitas usaha yang bertugas mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Langkah ini menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penerapan PP tersebut bertujuan memperketat pengawasan ekspor, mencegah manipulasi harga seperti under invoicing dan transfer pricing, serta meminimalkan pelarian devisa hasil ekspor (DHE). Melalui regulasi ini, komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy wajib diekspor melalui BUMN yang ditunjuk.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa pembentukan DSI oleh BPI Danantara berfungsi memperkuat kontrol pengawasan ekspor devisa SDA komoditas strategis sekaligus membangun integritas data perdagangan.
Kebijakan ini diproyeksikan memberikan dampak positif berupa penguatan stabilitas nilai tukar serta optimalisasi penerimaan negara melalui pajak, bea keluar, dan PNBP SDA.
"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga nilai tukar dengan cadangan devisa yang lebih besar," ungkap Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
