Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam resmi membuka pendaftaran seleksi calon Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XXXI pada Selasa, 28 April 2026. Rekrutmen yang terbuka untuk umum ini dijadwalkan berlangsung hingga 10 Mei 2026 mendatang.
Gelaran MTQ Nasional XXXI tersebut rencananya akan diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, pada September 2026. Sebagaimana dilansir dari Medcom, langkah seleksi terbuka ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola perhakiman yang lebih profesional dan kredibel.
Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa rekrutmen ini bertujuan menjawab tuntutan publik terhadap transparansi penyelenggaraan ajang keagamaan nasional. Penguatan aspek perhakiman dinilai krusial untuk menjaga integritas kompetisi.
"Perhakiman adalah jantung integritas MTQ. Karena itu, proses rekrutmen Dewan Hakim harus dilakukan secara terbuka, berbasis kompetensi, dan bebas dari intervensi," kata Abu Rokhmad, Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama.
Kemenag mengundang partisipasi luas melalui sistem usulan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), pondok pesantren, ormas Islam, dan lembaga pendidikan Islam. Setiap kandidat harus menyertakan surat rekomendasi serta sertifikat keahlian sesuai cabang yang diusulkan.
Persyaratan administratif lainnya mencakup sertifikat pelatihan Dewan Hakim, syahadah keilmuan, dan sertifikat sebagai Dewan Hakim tingkat provinsi. Calon peserta juga wajib mengunggah dokumen pendukung secara digital melalui aplikasi e-MTQ untuk mempermudah aksesibilitas dari berbagai daerah.
Proses seleksi mencakup beberapa tahapan sistematis, mulai dari verifikasi administrasi hingga penilaian rekam jejak. Penetapan akhir akan dilakukan oleh otoritas berwenang berdasarkan kapasitas keilmuan dan integritas moral para calon hakim.
Jadwal pendaftaran telah dibuka sejak 6 April dan akan berakhir pada 10 Mei 2026. Kemenag berkomitmen mengumumkan daftar terpilih secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas terhadap keterbukaan informasi publik kepada masyarakat luas.
