Ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang kemudian memicu aksi saling balas.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan bahwa konflik ini dapat memukul ekonomi Indonesia melalui kenaikan harga energi. Harga minyak dunia yang saat ini sekitar US$ 70 per barel, diperkirakan dapat naik hingga US$ 80 per barel.
Faisal menyampaikan pada Minggu (1/3/2026) bahwa Iran memiliki pertahanan yang kuat, sehingga konflik ini berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan. Risiko bagi Indonesia adalah potensi kenaikan harga minyak.
Jika konflik berlanjut dan mempengaruhi pasokan minyak di Selat Hormuz, harga minyak dunia bahkan bisa menembus US$ 100 per barel. "Artinya itu sudah masuk ke zona yang tinggi, rekor sudah beberapa tahun sebetulnya kita tidak mengalami kenaikan setinggi itu, tertinggi ketika awal perang Rusia dengan Ukraina," tambah Faisal.
Jika harga minyak mencapai US$ 100 per barel, Faisal memperkirakan akan terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri, termasuk jenis yang disubsidi seperti Pertalite dan Solar. Jika hal ini tidak terjadi, belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membengkak.
"Kalau BBM yang tidak disubsidi sudah pasti naik ya karena dia fluktuatif mengikuti harga pasar. Lebih parah adalah kenaikan atau penyesuaian dari harga BBM yang disubsidi karena ini penggunanya paling banyak dan mencakup masyarakat menengah kelas bawah terutama Pertalite dan Solar," ucapnya.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menambahkan bahwa kenaikan biaya energi dapat berdampak pada ongkos transportasi dan logistik, yang pada akhirnya mendorong inflasi biaya pada pangan dan barang konsumsi.
Syafruddin menjelaskan, gejolak geopolitik juga memicu perpindahan modal global ke aset yang lebih aman, sehingga rupiah mengalami tekanan dan imbal hasil SBN berisiko naik karena investor meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi.
Dampak tidak langsung lainnya adalah perusahaan menunda investasi, eksportir menghadapi biaya pembiayaan dan logistik yang lebih mahal, serta konsumsi melemah karena ekspektasi inflasi yang meningkat.
Syafruddin mengatakan, "Kementerian teknis harus memperkuat stabilisasi pangan dan logistik karena jalur inilah yang paling cepat mengubah kenaikan biaya energi menjadi kenaikan harga harian. Indonesia juga perlu mengaktifkan diplomasi ekonomi dan kerja sama kawasan untuk mendorong de-eskalasi dan menjaga kelancaran jalur perdagangan."
