Sri Lanka secara resmi menetapkan hari Rabu sebagai hari libur bagi seluruh lembaga publik. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan penjatahan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan. Langkah ini diambil sebagai upaya penghematan BBM di tengah kekhawatiran akan kelangkaan akibat konflik di Timur Tengah.
Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, menyampaikan bahwa negaranya harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk sambil tetap berharap yang terbaik. Hal ini diungkapkannya seperti yang dikutip dari BBC News pada Kamis (19/3/2026).
Selain itu, Sri Lanka menerapkan kebijakan empat hari kerja dalam seminggu, yang juga berlaku bagi sekolah dan perguruan tinggi. Pengecualian diberikan kepada instansi yang memberikan layanan penting, seperti sektor kesehatan dan imigrasi.
Pemerintah memilih hari Rabu sebagai hari libur tambahan untuk menghindari penutupan instansi selama tiga hari berturut-turut.
Pengendara diwajibkan mendaftar National Fuel Pass untuk membatasi pembelian BBM. Kebijakan ini sempat menuai protes karena kuota yang dianggap terlalu kecil, yaitu 15 liter untuk mobil pribadi dan 5 liter untuk sepeda motor.
Mekanisme pembatasan BBM ini pertama kali diterapkan pada tahun 2022 ketika Sri Lanka mengalami krisis ekonomi akibat menipisnya cadangan devisa.
Kebijakan ini menjadi bagian dari serangkaian langkah penghematan yang diambil oleh negara-negara Asia setelah konflik di Timur Tengah melumpuhkan Selat Hormuz, jalur vital yang mengalirkan jutaan barel minyak dari Teluk ke Asia. Hampir 90% aliran minyak dan gas yang melewati selat tersebut tahun lalu menuju Asia.
Selain Sri Lanka, beberapa negara Asia lain juga menerapkan kebijakan serupa. Di Thailand, warga diminta mengganti setelan jas dengan kaus lengan pendek untuk mengurangi penggunaan AC. Sementara itu, Myanmar membatasi operasional kendaraan pribadi berdasarkan nomor plat dan hari tertentu.
Bangladesh memajukan libur Ramadan di perguruan tinggi dan menerapkan pemadaman listrik terencana demi menghemat energi.
Di Filipina, beberapa instansi pemerintah mewajibkan work from home (WFH) minimal satu hari seminggu. Presiden Ferdinand Marcos Jr juga melarang perjalanan dinas yang tidak mendesak di sektor publik.
Filipina juga memberikan bantuan tunai sebesar 3.000 hingga 5.000 peso bagi pengemudi transportasi roda tiga, petani, dan nelayan untuk menghadapi lonjakan harga BBM.
