DPR Desak Evaluasi Total KAI Pasca Kecelakaan di Bekasi Timur

Anggota DPR Firnando Ganinduto mendesak evaluasi menyeluruh sistem keselamatan PT KAI setelah kecelakaan maut di Bekasi Timur pada Selasa (28/4/2026).

Sistem keselamatan dan manajemen operasional perkeretaapian nasional menjadi sorotan tajam menyusul insiden tabrakan maut antara kereta commuter line dan Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur pada Selasa (28/4/2026).

Peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa serta puluhan warga luka-luka ini memicu desakan kuat dari parlemen untuk melakukan perbaikan tata kelola transportasi secara mendalam. Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyampaikan duka cita sekaligus penekanan terhadap pentingnya keamanan publik.

Dilansir dari Detik Finance, Firnando Ganinduto meminta agar keselamatan transportasi publik diintegrasikan sepenuhnya dalam setiap lini operasional. Hal ini mencakup perencanaan perjalanan, pengaturan sistem persinyalan, hingga pengendalian lalu lintas kereta api secara seketika.

Evaluasi komprehensif didorong untuk segera dilakukan terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Fokus utama evaluasi tersebut meliputi aspek komunikasi antarstasiun, prosedur penanganan kondisi darurat, serta keandalan teknologi deteksi perjalanan.

"Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa sistem keselamatan harus terus diperkuat, baik dari sisi teknologi, prosedur operasional, maupun pengawasan secara menyeluruh," kata Firnando Ganinduto, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Politisi tersebut juga mengharapkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bekerja secara transparan dalam melakukan investigasi. Hasil penyelidikan menyeluruh ini nantinya diharapkan dapat menjadi landasan perbaikan sistem guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api.

Peningkatan volume penumpang dan frekuensi perjalanan saat ini dinilai membutuhkan sistem keamanan yang lebih canggih serta berlapis. Firnando menegaskan bahwa aspek keselamatan publik bersifat mutlak dan tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun.

Hingga saat ini, masyarakat diimbau untuk hanya merujuk pada informasi resmi dari otoritas pemerintah. Langkah ini diperlukan guna mencegah penyebaran disinformasi terkait kronologi dan dampak kecelakaan di lokasi kejadian.

Recommended