Tim Cook secara resmi melepaskan jabatannya sebagai Chief Executive Officer (CEO) Apple pada Selasa (21/4/2026) namun tetap memegang peran krusial sebagai negosiator utama perusahaan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Langkah strategis ini diambil guna memastikan Apple tetap memiliki jalur diplomasi yang kuat di tengah dinamika politik global.
Dilansir dari Detik iNET, Cook kini mengemban tanggung jawab baru untuk menangani aspek strategis perusahaan, terutama keterlibatan aktif dengan para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Penunjukan ini mengonfirmasi bahwa pria berusia 65 tahun tersebut akan menjadi tameng politik utama Apple dalam menghadapi berbagai regulasi ketat.
Selama memimpin Apple, Cook dikenal mahir menyeimbangkan kepentingan bisnis antara pasar China dan tuntutan politik domestik di Amerika Serikat. Keahlian negosiasinya terbukti mampu mengamankan berbagai pengecualian tarif pajak untuk produk iPhone pada periode pertama dan kedua kepemimpinan Trump.
Meski sering mendapat kritik karena kedekatannya dengan Gedung Putih, upaya Cook membuahkan hasil nyata bagi stabilitas finansial Apple. Perusahaan dilaporkan sempat lolos dari kebijakan tarif baru yang berpotensi memberikan beban biaya tambahan hingga miliaran dolar AS dalam satu kuartal saja.
Namun, jalur diplomasi Cook tidak selalu berjalan mulus bagi perusahaan raksasa teknologi tersebut. Di bawah pemerintahan Joe Biden sebelumnya, Departemen Kehakiman AS telah melayangkan gugatan antimonopoli besar-besaran yang proses hukumnya masih berlangsung hingga saat ini.
Estafet kepemimpinan CEO kini resmi beralih kepada John Ternus yang harus langsung berhadapan dengan berbagai tantangan regulasi baru. Apple saat ini tengah berada dalam pantauan ketat pemerintah terkait aturan kecerdasan buatan (AI) serta batasan usia pengguna pada layanan toko aplikasi mereka.
Apple menyatakan bahwa Cook akan tetap membantu menangani berbagai aspek strategis perusahaan dalam kapasitas barunya tersebut. Kehadiran Cook di garis depan diplomasi diharapkan dapat mempermudah masa transisi Ternus dalam menghadapi tekanan kebijakan dari pemerintah federal.
