Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 mencapai US$ 434,7 miliar, setara dengan Rp 7.346 triliun (dengan kurs Rp 16.900). Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,7% secara tahunan (yoy).
Kenaikan ULN ini, menurut Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN sektor publik.
Denny menyatakan dalam keterangan tertulis pada Selasa (17/3/2026) bahwa "Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya."
Secara lebih rinci, ULN pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar US$ 216,3 miliar, tumbuh 5,6% (yoy). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung program dan proyek pemerintah, serta masuknya modal asing ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
Denny menambahkan, hal ini sejalan dengan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
ULN pemerintah, sebagai instrumen pembiayaan APBN, dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung program-program prioritas, menjaga keberlanjutan fiskal, dan memperkuat perekonomian nasional.
Penggunaan ULN pemerintah, berdasarkan sektor ekonomi, terutama dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3%), jasa pendidikan (16,2%), konstruksi (11,6%), serta transportasi dan pergudangan (8,5%). Utang jangka panjang mendominasi posisi ini dengan pangsa 99,98% dari total ULN Pemerintah.
Di sisi lain, ULN swasta mengalami penurunan menjadi US$ 193 miliar pada Januari 2026. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi 0,7% (yoy), lebih dalam dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,2% (yoy).
Denny menjelaskan bahwa penurunan ULN swasta ini dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian menjadi sektor ekonomi asal ULN swasta terbesar, mencakup 80,1% dari total ULN swasta. Utang jangka panjang tetap mendominasi ULN swasta dengan pangsa 76,2% dari total ULN swasta.
Dengan kondisi tersebut, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,6% pada Januari 2026. ULN jangka panjang mendominasi dengan pangsa 85,6% dari total ULN.
Denny menyampaikan, "Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan."
