Nilai pinjaman macet dan outstanding utang pada layanan pinjaman online serta paylater mengalami lonjakan signifikan per Senin, 11 Mei 2026. Fenomena ini menandai pergeseran strategi bertahan hidup masyarakat dari penggunaan tabungan menjadi ketergantungan pada utang demi memenuhi kebutuhan harian.
Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Finance, outstanding utang pada layanan peer-to-peer (P2P) lending atau pinjol mencapai Rp 100,69 triliun pada Februari 2026. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 25,75 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Peningkatan lebih tajam terjadi pada layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater yang tumbuh 86,7 persen secara tahunan. Total nilai pinjaman pada sektor ini tercatat menyentuh angka Rp 56,3 triliun di tengah tekanan ekonomi domestik.
Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, menjelaskan bahwa kemudahan akses menjadikan pinjol sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang sering kali bersifat konsumtif. Hal ini memicu kebiasaan gali lubang tutup lubang di kalangan pengguna layanan keuangan digital.
"Memang NPL-nya saya kira masih relatif terjaga. Tapi beban masyarakat dengan bunga segitu besar. Sehingga ini membuat masyarakat akhirnya model gali lubang tutup lubang," kata Tauhid Ahmad, Ekonom Senior INDEF.
Tauhid menambahkan bahwa selain faktor gaya hidup seperti pembelian elektronik dan kosmetik, penurunan daya beli menjadi pemicu utama. Masyarakat membutuhkan likuiditas cepat karena pendapatan yang ada tidak lagi mencukupi kebutuhan jangka pendek sebelum waktu gajian tiba.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, turut menyoroti bahwa perlambatan pertumbuhan pendapatan masyarakat menyebabkan upah riil menjadi negatif. Situasi ini terjadi ketika kenaikan gaji nominal tidak mampu mengejar laju inflasi dan biaya hidup yang terus meroket.
Ketatnya persyaratan pinjaman pada lembaga keuangan perbankan konvensional juga menjadi alasan masyarakat beralih ke platform digital. Layanan paylater kini banyak digunakan tidak hanya untuk belanja sekunder, tetapi juga untuk membiayai kebutuhan dasar seperti pendidikan anak.
