Kebijakan work from home (WFH) direncanakan akan diterapkan pemerintah setelah Lebaran. Langkah ini diambil sebagai upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kekhawatiran terhadap pasokan akibat situasi di Timur Tengah.
Airlangga Hartarto menyatakan bahwa WFH akan diberlakukan satu hari setiap minggu bagi aparatur sipil negara (ASN) dan ada imbauan serupa untuk sektor swasta. Hal ini tidak berlaku bagi pelayanan publik. "ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik," ujar Airlangga di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).
Saat ini, rencana WFH masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Pembahasan intensif dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akan dilakukan setelah libur Lebaran 2026.
Airlangga menegaskan, "WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melakukan."
Sebelumnya, usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/3), Airlangga menjelaskan bahwa WFH akan diterapkan satu hari dalam lima hari kerja. Waktu pelaksanaan akan ditentukan setelah konsep teknisnya selesai.
Tujuan dari kebijakan ini adalah menekan penggunaan bahan bakar dan mobilitas pekerja. Presiden Prabowo menilai bahwa WFH dapat mengurangi seperlima penggunaan energi, kata Airlangga. "Baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan," terang Airlangga.
