Pemerintah Indonesia menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp1,77 triliun untuk menutupi kekurangan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang membengkak akibat lonjakan harga bahan bakar pesawat atau avtur pada Selasa (21/4/2026).
Pembengkakan anggaran ini dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Kondisi tersebut memicu kenaikan harga minyak mentah dunia secara signifikan dan berdampak langsung pada biaya operasional penerbangan.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa dua maskapai penyedia layanan penerbangan haji, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, telah mengajukan permintaan tambahan biaya tiket. Total kebutuhan tambahan dana untuk mengakomodasi permintaan kedua maskapai tersebut mencapai maksimal Rp1,77 triliun sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Meskipun terdapat kekurangan dana yang besar, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus agar beban biaya tersebut tidak dilimpahkan kepada para jemaah haji. Penyerapan beban tambahan ini akan dilakukan melalui skema anggaran keuangan negara untuk menjaga komitmen pemerintah terhadap kenyamanan ibadah jemaah.
"Dia bilang, penambahan ini jangan dibebankan kepada jemaah. Ini komitmen presiden ke jemaah haji," ujar Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).
Menteri Irfan menegaskan bahwa sumber dana untuk menutupi kekurangan tersebut bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung, melainkan dari sumber alternatif anggaran keuangan negara lainnya. Pemerintah saat ini tengah merampungkan penyusunan landasan peraturan agar dana tambahan tersebut dapat segera dicairkan secara legal.
Langkah koordinasi terus dilakukan dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, untuk memastikan seluruh tahapan keberangkatan haji tahun ini tetap berjalan sesuai jadwal meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memfinalisasi regulasi teknis penggunaan anggaran tersebut.
