Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah terlihat besar sejak awal tahun 2026. Pada dua bulan pertama, Januari hingga Februari, APBN mengalami defisit sebesar Rp 135,7 triliun.
Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 342,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan defisit ini, menurut Purbaya, disebabkan oleh strategi belanja negara yang berbeda.
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang cenderung terfokus di akhir tahun, belanja negara kini didorong sejak awal tahun. Pemerintah berharap langkah ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan.
"Ada yang bilang tahun lalu surplus, kenapa tahun ini defisit? Ya memang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Defisit APBN sendiri terjadi ketika pendapatan negara lebih rendah daripada pengeluaran atau belanja negara. Hingga 28 Februari 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 358 triliun, tumbuh 12,8%. Sementara itu, belanja negara meningkat hingga 41,9%, mencapai Rp 493,8 triliun.
Pendapatan negara sebesar Rp 358 triliun berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 245,1 triliun (tumbuh 30,4%), kepabeanan dan cukai sebesar Rp 44,9 triliun (turun 14,7%), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 68 triliun (turun 11,4%).
Belanja negara yang mencapai Rp 493,8 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 346,1 triliun (naik 63,7%) dan transfer ke daerah sebesar Rp 147,7 triliun (naik 8,1%).
"Kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Purbaya.