Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Eskalasi ini berpotensi meluas menjadi konflik regional di Timur Tengah dan berdampak pada ekonomi dalam negeri, terutama kenaikan biaya logistik akibat melonjaknya harga minyak.
Menurut Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, penutupan Selat Hormuz akibat perang dapat mengganggu jalur energi dan perdagangan global. Selat ini merupakan jalur penting perdagangan energi dunia, dengan sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut.
"Kekhawatiran pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas, serta kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, ketidakpastian saja sudah dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya logistik global," kata Shinta dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).
Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia berpotensi mengalami penyempitan ruang fiskal jika harga energi global naik melebihi asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Shinta menekankan pentingnya pengelolaan risiko ini secara hati-hati oleh pemerintah.
"Pengelolaan utang yang disiplin, menjaga rasio defisit dalam koridor yang kredibel, serta memastikan belanja negara tetap tepat sasaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar," pesan Shinta.
Selain sektor energi, Apindo juga mencermati potensi inflasi pangan. Kenaikan harga energi dapat berdampak pada biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan.
Shinta menambahkan, tekanan ini dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama jika terjadi gangguan pasokan global atau pelemahan nilai tukar. Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek penting untuk dijaga jika konflik meluas.
Dinamika risk-off global juga dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar. Pelemahan rupiah akan memperbesar biaya impor energi dan pangan, sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Dampak konflik terhadap sektor usaha akan bervariasi. Industri yang sangat bergantung pada energi dan logistik internasional akan merasakan dampak langsung. Sektor padat karya juga rentan karena margin keuntungan yang tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi, bahan baku impor, serta permintaan ekspor yang terganggu.
Meskipun hubungan dagang langsung Indonesia dengan Iran dan Israel terbatas, efek tidak langsung melalui harga energi global, disrupsi perdagangan internasional, inflasi pangan, nilai tukar, dan sentimen pasar keuangan menjadi faktor relevan bagi dunia usaha nasional.
Dalam jangka pendek, pelaku usaha fokus pada langkah mitigasi risiko seperti penyesuaian struktur biaya produksi dan distribusi, peningkatan efisiensi operasional, manajemen risiko yang lebih disiplin, diversifikasi sumber pasokan, serta pemanfaatan instrumen lindung nilai.
"Secara keseluruhan, dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan wait and see but prepared apabila tekanan global berlanjut. Apindo mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan secara terukur, memperkuat cadangan dan distribusi logistik strategis, memastikan disiplin fiskal dan kebijakan moneter serta pengelolaan utang yang prudent, dan memberikan dukungan terarah kepada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi terdampak," imbuhnya.
Shinta juga mendorong Indonesia untuk konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, menjaga posisi netral, serta mengedepankan prinsip perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendekatan yang tidak reaktif akan memastikan Indonesia tidak terseret ke dalam konflik geopolitik yang berpotensi menambah risiko ekonomi domestik.
"Stabilitas politik dan kredibilitas diplomatik menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta keberlanjutan aktivitas dunia usaha. Pada akhirnya, koordinasi kebijakan yang solid dan terukur akan sangat menentukan daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang," pungkas Shinta.
