Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan perpanjangan izin kepada BP Plc untuk melakukan transaksi keuangan dengan entitas Iran dan Rusia pada Rabu, 6 Mei 2026. Izin khusus ini memungkinkan perusahaan energi asal Inggris tersebut tetap beroperasi di ladang gas strategis milik Azerbaijan.
Berdasarkan laporan Bloomberg yang dilansir dari Medcom, BP kini mengantongi legalitas untuk bermitra dengan Naftiran Intertrade Co. (NICO) dan Lukoil PJSC. NICO merupakan anak perusahaan minyak nasional Iran yang masuk daftar hitam, sementara Lukoil adalah raksasa energi asal Rusia yang juga terkena sanksi.
Keputusan perpanjangan izin ini muncul di tengah kebijakan "Operation Economic Fury" yang dijalankan Washington untuk menekan ekonomi Iran secara maksimal. Meski demikian, pihak BP tidak merinci durasi spesifik mengenai berapa lama masa berlaku perpanjangan izin tersebut.
"Tindakan OFAC yang tidak dipublikasikan tidak sepenuhnya sesuai dengan retorika absolutis terkait Iran. Saya memperkirakan hal itu akan berlanjut, terlepas dari perkembangan dalam konflik saat ini," ujar Jeremy Paner, mantan penyelidik sanksi utama dan analis untuk OFAC.
Konteks geopolitik di kawasan tersebut sempat memanas setelah adanya saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada 28 Februari 2024 lalu. Namun, ketegangan fisik mulai mereda setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata pada 7 April 2024.
Proses diplomasi lanjutan yang digelar di Pakistan baru-baru ini belum menghasilkan terobosan signifikan bagi kedua belah pihak. Donald Trump kemudian memperpanjang masa gencatan senjata guna memberikan kesempatan bagi Iran untuk menyusun proposal kerja sama yang lebih terpadu.
Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kembalinya kontak senjata di wilayah konflik tersebut. Namun, Amerika Serikat masih memberlakukan blokade ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan utama di Iran sementara para mediator internasional terus mengupayakan putaran negosiasi baru.
